Penambahan Pajak Daerah, Pemprov Minta Kontraktor Wajib Punya NPWP Maluku Utara

Andhik juga memberikan apresiasi atas kemajuan penyetoran pajak oleh Pemprov Maluku Utara.

Seraya berharap Kepala BPKAD menyampaikan kepada pegawai, untuk melaporkan SPT tahunan untuk orang pribadi.

"Karena ada yang belum lapor, kemarin kami sudah ke Dinas Kesehatan dan Pendidikan untuk menuntaskan melapor SPT tahunan, "sebutnya.

masih dikesempatan yang sama, Kepala KPPN Ternat, Royikan juga memberikan apresiasi yang sama.

Menurutnya, Pemprov Maluku Utara melakukan kemajuan yang luar biasa.

"Ini kemajuan yang sangat luar biasa, dibandingkan semester dan tahun-tahun sebelumnya."

"Terbukti 11.000 transaksi berhasil diselesaikan pada pada 4 Maret," sebut Royikan.

Pemprov Maluku Utara berhasil mengoleksi penyetoran pajak semester II tahun 2023 sebesar Rp 113 Miliar dalam 11.000 transaksi.

"Memang banyak, ini mungkin alasan sedikit terlambat," sebutnya.

Royikan menambahkan, Dana Bagi Hasil disalurkan pada Maret, namun Malut mungkin akan disalurkan pada 2024.

Baca juga: Operasi Pekat Jelang Ramadhan 2024, Polsek Oba Utara Tidore Gagalkan Sejumlah Peredaran Cap Tikus

"Semoga dapat diselesaikan pada Maret, karena rekomendasinya dari Jakarta," ujarnya.

Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya menambahkan, keterlambatan penyetoran pajak tahun-tahun sebelumnya diakibatkan kejadian masa lalu.

"Salah satunya BLUD yang pajaknya tertunda, karena walaupun statusnya BLUD dapat mempengaruhi pajak provinsi, "pungkasnya.(*)