Total Utang Pemprov Maluku Utara Sebesar Rp 600 Miliar , Tapi Hanya Diakomir Rp 400 Miliar

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Pemprov Maluku Utara mereview kembali total nilai utang yang ada saat ini.

Baik utang DBH kabupaten/kota, utang pihak ketika, ditambah utang kewajiban seperti gaji guru Honda, PPPK, dan kewajiban lainnya.

Dari hasil review ini diketahui total utang Pemprov yaitu berkisar Rp 600 miliar.

"Setelah direview, nilai utang yang diakomodir ke APBD 2024 yaitu sebesar Rp 400 miliar," ucap Sekprov Maluku Utara Samsuddin A. Kadir saat ditemui, Jum'at (22/3/2024).

Menurut Samsuddin, besaran nilai utang yang menjadi kewajiban Pemprov tersebut hanya diakomodir sebesar Rp 400 karena disesuaikan dengan laporan per Desember 2023.

“Karena ada yang SPM-nya masuk belakangan dan yang kita akomodir itu SPM-nya masuk 30 Desember 2023,” ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: KPK Sita Tanah Hingga Hotel Milik Gubernur Maluku Utara Nonaktif, Abdul Ghani Kasuba

Lebih lanjut Samsuddin menjelaskan, terlambatnya realisasi APBD 2024 karena ada beberapa pos kegiatan tidak terisi yang wajib dimasukan sehingga diminta disesuaikan.

"Selain itu, ada defisit anggaran yang terbilang cukup besar makanya Mendagri meminta segera dibenahi," jelasnya.

Meski terbilang sedikit terlambat, namun ia mengakui semua kendala tersebut sudah ditangani saat dokumen APBD dievaluasi dan usai dikembalikan ke daerah.

Mantan Kepala Bappeda Maluku Utara ini memastikan APBD 2024 sudah difinalkan. Untuk hari ini dokumen APBD 2024 hasil kroscek antara DPRD dan Pemprov yang sudah final ini disampaikan ke Mendagri untuk mendapatkan penomoran registrasi.

“Tadi kita sudah menandatangani berita acaranya tinggal minta tanda tangan pimpinan DPRD dan gubernur, dan selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan noreknya, itu satu hari saja sudah selesai, sehingga minggu depan APBD tersebut suda bisa jalan,” pungkasnya.