Desakan KPU Soal Pencairan Dana Hibah Pilkada Morotai 2024 Bikin Pemkab Naik Pitam

"Pergeseran uang dari pusat ke daerah ini kan bukan satu kali, tapi tiap bulan, itu pun di dalamnya,  ada di infrastruktur, pegawai, dan lain-lain."

"Yang jelas kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, "timpalnya.

Kaitan dengan edaran Mendagri, menurutnya tidak ada masalah, karena Pemkab Pulau Morotai menyelesaikan semua pembayaran dana hibah walaupun dilakukan bertahap.

Lauhim pun lantas mempertanyakan alasan KPU mendesak Pemkab segera menyelesaikan seluruh pembayaran dana hibah itu.

Baca juga: Kembalikan Formulir Pendaftaran ke Gerindra, Rulfi Hanafi Siap SMARTkan Pilkada Ternate 2024

"Itu kan cuma edaran, tapi bukan perintah langsung. Kecuali kegiatannya satu hari itu, ini kan sampai pada tingkat gugatan lagi setelah pemilihan,"

"Ada apa sih ko dipaksakan begitu. Pemda tetap menyelesaikan dengan kemampuan keuangan daerah."

"Kan Rp 5 miliar belum terpakai juga, kalau mereka sudah gunakan uang itu (sebelum tahapan Pilkada) jelas temuan, karena ini untuk Pilkada, "tandasnya. (*)