KPK Berharap Masalah Jual Beli Jabatan di Pemprov Maluku Utara Tak Terulang Lagi

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- KPK kembali berharap masalah jual beli jabatan di tubuh birokrasi Pemprov Maluku Utara tak terulang lagi.

"Kami berharap agar perkara seperti jual beli jabatan yang saat ini disidik oleh kami (KPK) tak terulang lagi di Pemprov, sehingga itu kami saat ini hadir di Maluku Utara untuk bagaimana membantu perbaikan sistem dan SDM," ucap Kordinator Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK Wilayah V, Abdul Haris kepada Tribun Ternate.com, Rabu (24/4/2024).

Menurutnya, jika memang harus terulang maka akan ada pengurangan pada Monitoring Center for Prevention yang meliputi terkait dengan perencanaan, pengganggaran, penilai aset penilaian perizinan dan pengelolaan menajemen pegawai.

"Masalah di Pemprov untuk kemarin soal perizinan tambang dan soal jual beli jabatan, sehingga itu harus perlu adanya peningkatan lagi, dan harus mencari tata letak masalah ini sebenarnya dimana," ujarnya.

"Jangan sampai Pemprov Maluku Utara posisi masalahnya seperti di Pemprov Medan tiga kali Gubernur ditangkap KPK," sambungnya.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Maluku Utara Hadiri Kegiatan Refreshment Perbendaharaan di Yogyakarta

Lanjutnya, dalam agenda kali ini bertema rapat koordinasi antikorupsi, pihaknya juga memberikan waktu selama tiga bulan dan jika hal itu tak maksimal kepala daerah akan dievaluasi melalui pihak Kemendagri sesuai permintaan pihaknya.

"Bahkan jika hal ini sampai berimbas adanya dugaan tindak pidana serius maka kita akan sarankan ke penyidik KPK untuk ditangani juga seperti masalah Gubernur Maluku Utara kemarin itu,"  pungkasnya.(*)