Legislator PKB & Golkar Kritisi Masalah Pendidikan di Halmahera Selatan Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Tujuh fraksi di DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023.

Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan II tahun 2024, dengan agenda pemandangan umum fraksi, Kamis (13/6/2024).

Dalam pemaparannya, ketujuh fraksi tersebut turut mengapresiasi Pemkab Halmahera Selatan yang berhasil mempertahankam predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan.

Adapun tujuh fraksi yang menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2023 adalah NasDem, Golkar, PKB, PKS, Gerindra, S-PKN dan Rakyay Demokrat.

Meski sudah ada persetujuan, masing-masing dari ketujuh fraksi tersebut masi memberi catatan ke Pemkab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD 2023.

Misalnya untuk fraksi PKB dan Golkar, mereka memberi catatan kritis terhadap realisasi program di sektor pendidikan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib, mengatakan masih banyak sekolah yang ditemukan memiliki Ruang Kelas Belajar (RKB) belum representatif.

Baca juga: Diskoperindag Halmahera Selatan Cabut Izin Pangkalan Minyak yang Jual BBM Subsidi Diatas HET

Padahal anggaran yang melekat di Dinas Pendidikan, baik bersumber dari APBD maupun tranferan pemerintah pusat, cukup fantastis.

"Kami masih menemukan sekolah-sekolah yang minim perhatian. Oleh sebab itu, ini menjadi catatan kami ke pemerintah daerah," kata Safri usai rapat paripurna.

Senada dengan Safri Talib, Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Rustam Ode Nuru menyatakan Pulau Obi yang setiap tahun menyumbang duit ratusan miliar untuk negara, tetapi infrastruktur pendidikannya masi cukup jauh.

Rustam menyebut pihaknya menemukan ada sekolah-sekolah jenjang SD dan SMP tidak memiliki RKB. Dia pun menegaskan hal ini menjadi catatan pemerintah daerah ke depan.

"Banyak fasilitas pendidikan yang terbengkalai, padahal Obi yang memiliki kekayaan alam (nikel) menyumbang ke daerah dan negara," tandasnya.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Muslim Hi. Rakib ini berjalan cukup alot.

Dia menyatakan sidang paripurna akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Bupati Halmahera Selatan atas pandangan umum fraksi.

"Dengan agenda pandangan umum hari ini, sidang paripurna akan dilanjutkan dengan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi," kata Muslim seraya mengetuk palu sidang. (*)