Antisipasi Pemilih 'Siluman' Masuk DPT, Bawaslu Halmahera Selatan Malut Perketat Pengawasan Coklit

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Bawaslu Halmahera Selatan, Maluku Utara, lebih perketat pengawasan pencocokan dan penilitan atau Colit data pemilih Pilkada 2024 di tingkat kecamatan dan desa.

Adapun proses Coklit  yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk KPU, sementara masih berlangsung.

Dalam pengawasan Coklit, lembaga pengawas pemilu itu menggerakkan semua jajarannya di tingkat kecamatan dan desa, yakni para anggota Panwascam serta PKD.

Anggota Bawaslu Halmahera Selatan M Hijrah Kamuning mengatakan upaya pengawasan ini dilakukan untuk mengantisipasi pemilih di luar daerah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada.

Di samping itu, pengawasan secara langsung juga bertujuan memastikan semua warga Halmahera Selatan dapat menyalurkan hak pilih mereka.

"Makanya kami memantau dan memastikan kinerja PPDP saat mendatangi rumah warga untuk mencatat daftar pemilih yang telah memenuhi syarat."

"Kemudian memperbaiki data pemilih yang sudah meninggal dan mencoret pemilih yang sudah pindah domisili. Agar mengantisipasi DPT 'siluman' dan DPT ganda di Pilkada tahun ini," kata Hijrah, Kamis (4/7/2024).

Baca juga: DPRD Halmahera Selatan Maluku Utara Tak Yakin Disnakertrans Bisa Lewati Target PAD 2024

Dia menambahkan, masing-masing komisioner Bawaslu Halmahera Selatan, termasuk dirinya, membagi wilayah pengawasan secara langsung pada agenda Coklit.

Di mana untuk Rais Kahar selaku Ketua, mengawasi di wilayah Gane, dan Hans Wiliam Kurama mengawasi di Pulau Obi.

"Sementara saya sendiri mengawasi di Pulau Makian dan Kayoa. Kita juga tentu sama-sama turun mengawasi di Pulau Bacan dan sekitarnya," tutur Hijrah.

Terpisah, Ketua KPU Halmahera Selatan Tabrid S. Thalib memastikan kinerja petugas Coklit dalam hal ini PPDP, sesuai mekanisme.

Oleh sebab itu, pemilih yang tak tercatat atau belum terdaftar sebagai warga Halmahera Selatan, betul-betul diverifikasi.

"Kita kan sudah punya data pemetaan yang disinkronkan dengan DPT Pemilu terakhir. Jadi KPU tetap sesuai mekanisme kerja," tandasnya. (*)