Pemprov Maluku Utara Tingkatkan Ketangguhan Desa dalam Menghadapi Bencana

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat ketangguhan desa-desa di wilayahnya melalui pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana (Destana).

Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, menegaskan komitmen pemerintah dalam memelihara dan menjaga keberlanjutan aset-aset Destana demi menghadapi berbagai ancaman bencana alam.

Dalam pemaparannya di Ternate Selasa (9/7/2024), Dr. Muhammad Sarmin menyoroti keberhasilan pelaksanaan program Destana di Kabupaten Pulau Morotai.

Sebanyak enam desa di kabupaten tersebut, yakni Pangeo, Sopi, Juanga, Ngele-Ngele Besar, Mira, dan Sangowo, berhasil mencapai status Tangguh Pratama.

Indeks ketangguhan desa-desa tersebut berkisar antara 36,68 hingga 49,85, menunjukkan kesiapan yang signifikan dalam menghadapi bencana.

"Program ini bukan hanya tentang kesiapan menghadapi bencana, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat hidup dengan aman dan produktif meskipun berada di wilayah rawan bencana," ujar Dr. Muhammad Sarmin disela-sela kegiatan lokakarya pengakhiran program tingkat Provinsi di

program fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Wilayah III yang diselenggarakan langsung oleh BNPB RI.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, relawan, dunia usaha, akademisi, dan media, dalam mendukung program ini melalui pendekatan pentahelix.

Baca juga: Kemenkumham Malut dan LSM Daur Mala Bersinergi Fasilitasi Pelatihan Kerja Klien Anak

Selain itu, Bappeda Provinsi Maluku Utara telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2025-2045, dengan fokus pada transformasi ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Visi ini diarahkan untuk menjadikan Maluku Utara sebagai hub kemaritiman wilayah timur Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

"Rancangan pembangunan ini telah diselaraskan dengan RPJMN dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta memperkuat daya saing daerah dan sumber daya manusia," jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana, pemerintah daerah juga telah menyusun dan melegalkan dokumen rencana kontingensi untuk berbagai jenis bencana, termasuk banjir, gelombang ekstrim, gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung api. Langkah-langkah ini mencakup rehabilitasi hutan, pembangunan zona peredam gelombang pasang, serta penyediaan dan rehabilitasi korban bencana atau relokasi.

"Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana di masa depan," tutup Dr. Muhammad Sarmin.

Pelaksanaan program Destana dan berbagai inisiatif lainnya mencerminkan komitmen kuat Pemprov Maluku Utara dalam menciptakan lingkungan yang tangguh, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.(*)