Ketua DPRD Maluku Utara Ingatkan Pj Gubernur Terkait Penunjukan Kepala Dikbud

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Dalam waktu dekat, Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, berencana menunjuk pejabat baru untuk menduduki kursi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setelah penahanan Imran Yakub oleh KPK.

Rencana ini mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud.

Dalam wawancara dengan TribunTernate.com, politisi PDI-P Maluku Utara tersebut mengingatkan Pj Gubernur Samsuddin A Kadir mengenai pentingnya memilih kandidat yang tepat untuk posisi strategis tersebut.

“Pak Pj Gubernur sebaiknya tidak menunjuk pejabat internal Pemprov Maluku Utara yang pernah diperiksa KPK dalam kasus mantan Gubernur Abdul Ghani Kasuba untuk posisi Kepala Dikbud,” ujar Kuntu, Rabu (10/7/2024).

Kuntu menambahkan bahwa jabatan tersebut idealnya diisi oleh seorang akademisi yang memahami dinamika pendidikan di Maluku Utara.

“Pendidikan Maluku Utara saat ini membutuhkan sosok dari kalangan akademisi untuk memimpin Dikbud," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Maluku Utara, Haryadi Ahmad, menyatakan bahwa penunjukan Kepala Dikbud adalah wewenang Pj Gubernur.

Baca juga: 14 Saksi Akui Pernah Beri Uang ke Mantan Gubernur Maluku Utara, Termasuk Sarmin Adam & Ahmad Purbaya

Namun, sebagai mitra kerja Dikbud, pihaknya berharap pejabat yang akan ditunjuk memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan dan dinamika pendidikan di Maluku Utara.

“Pejabat yang ditunjuk harus memiliki integritas tinggi dan tidak terlibat masalah hukum yang sedang ditangani KPK,” kata Haryadi.

Masalah pendidikan di Maluku Utara sangat kompleks dan membutuhkan orang yang benar-benar memahami dan memiliki pengalaman di bidang tersebut.

Haryadi menambahkan bahwa harapan Komisi IV DPRD adalah agar Pj Gubernur memilih seseorang yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk memajukan pendidikan di Maluku Utara.

“Kami tidak bermaksud mengintervensi, tetapi penting bagi kami bahwa orang yang ditunjuk memiliki integritas dan pemahaman mendalam tentang masalah pendidikan di Maluku Utara,” pungkasnya.(*)