Pilkada Maluku Utara 2024
Ada Peran Dikbud Maluku Utara pada Pemilu 2024, Kok Bisa?
Calon-calon Kepala Daerah di maluku Utara harus memiliki pendidikan minimal setingkat sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara memegang peran penting dalam pelaksanaan pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Pemilu 2024.
Hal ini diungkapkan oleh Kabid Kebudayaan Dikbud Maluku Utara, Darwin A Rahman, dalam sosialisasi tahapan pencalonan Pilkada 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Maluku Utara, Kamis (25/7/2024).
Menurut Darwin, peran Dikbud didasari oleh beberapa regulasi, yakni:
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Baca juga: Gegara Masalah Ini, Bupati Halmahera Selatan Maluku Utara Didesak Copot Sekretaris RSUD Labuha
2. UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan
3. P-KPU nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
"Bagian ketiga Pasal 14 ayat 2 huruf c dalam P-KPU menyatakan bahwa, calon-calon harus memiliki pendidikan minimal setingkat sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, "ujarnya.
Lanjutnya, pendidikan didefinisikan sebagai proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang, dalam mendewasakan diri melalui pengajaran dan latihan.
Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga jalur:
1. Formal: Diselenggarakan di sekolah-sekolah dengan jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.
2 .Non-formal: Pendidikan di luar jalur formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik tertentu, seperti di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
3. Informal: Pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri secara sadar dan bertanggung jawab.
Sedangkan bakal calon kepala daerah harus memiliki Ijazah minimal SMA, SMK, atau MA, atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) dari lembaga pendidikan yang diakui.
Sementara Ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh PKBM juga dapat diterima.
Untuk memastikan keaslian Ijazah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan:
| Putusan Gugatan Sengketa Pilkada Taliabu dan Halmahera Utara Dibacakan Hari Ini |
|
|---|
| Jelang Pelantikan, 9 Kepala Daerah Terpilih di Maluku Utara Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Hari Ini |
|
|---|
| Daftar 9 Kepala Daerah Terpilih di Maluku Utara yang Akan Dilantik dan Jalani Retreat di Magelang |
|
|---|
| 11 Kepala Daerah Terpilih Se Maluku Utara Peluang Dilantik 20 Februari, Tunggu Putusan MK Hari Ini |
|
|---|
| MK Selesaikan Perselisihan Pilkada Pada 13 Maret, Kapan 11 Kepala Daerah Malut Terpilih Dilantik? |
|
|---|
![[FULL] Absennya Megawati di Pidato Kenegaraan Prabowo, Pakar: Bisa Jadi Bola Liar, Harusnya Move On](https://img.youtube.com/vi/V2uym4l-l2w/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.