DPRD Maluku Utara Minta APBD Tahun 2025 Disusun Secara Realistis

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Banggar DPRD Maluku Utara menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 harus disusun secara realistis dan sesuai dengan potensi sebenarnya.

Hal ini disampaikan anggota Banggar DPRD Maluku Utara, Ishak Naser, setelah mengikuti rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Maluku Utara pada Kamis (1/8/2024) di Sofifi.

"Kami di Banggar menginginkan agar APBD tahun 2025 kembali ke nilai yang optimal dan realistis, mencerminkan potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Pemprov Maluku Utara," ujar Ishak dengan tegas.

Ishak menyoroti perlunya penyesuaian karena masalah utang pihak ketiga yang muncul akibat manajemen penganggaran yang kurang tepat.

Baca juga: DPRD Menilai APBD tahun 2025 Pemprov Maluku Utara Turun Jauh

Menurutnya, hal ini harus segera diperbaiki sebelum masa jabatan DPRD saat ini berakhir.

"Kami telah sepakat bahwa APBD tahun 2025 disetujui dengan angka yang realistis, yaitu sebesar Rp 3,2 triliun," jelasnya.

Ishak juga menambahkan bahwa saat ini salah satu masalah utama adalah utang Pemprov Maluku Utara, yang berdampak signifikan pada pola penganggaran. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan jumlah utang yang akurat.

"Jika kita sudah mengetahui angka pasti dari utang tersebut, maka sisa utang ini bisa diusulkan kembali dalam APBD tahun 2025. Data utang ini dijanjikan akan diserahkan kepada kami pada Senin, 5 Agustus," katanya.

Ishak menjelaskan bahwa data utang yang masuk akan dirincikan, termasuk jumlah utang yang sesuai dengan standar akuntansi, realisasi yang telah dilakukan, dan sisa utang yang harus dilunasi. "Sisa utang ini nantinya akan diperhitungkan, apakah bisa diselesaikan tahun ini atau harus dialokasikan dalam APBD 2025," tutupnya.(*)