Pleno Harmonisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Maluku Utara Resmi Dibuka

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pleno Harmonisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Maluku Utara Tahun 2024 dibuka.

Giat ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Maluku Utara, Nurlela Muhammad, Senin (12/8/2024) di Kota Ternate.

Nurlela hadir mewakili Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir yang berhalangan hadir.

Dalam sambutan tertulis Pj Gubernur yang dibacakan Nurlela, ditekankan pentingnya penyelenggaraan statistik sektoral sesuai amanat Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022.

Baca juga: Gantikan Abubakar Abdullah, Erva Pramukawati Jadi Plh Sekretaris DPRD Maluku Utara

Penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk mengukur kemajuan, meningkatkan kualitas statistik sektoral.

Serta memperkuat kualitas pelayanan publik dalam bidang statistik baik di tingkat pusat maupun daerah.

Nurlela menekankan bahwa data statistik sektoral sangat vital bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina statistik sektoral untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses.

"Statistik memegang peran penting dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengendalian."

"Tanpa data statistik yang berkualitas, hasil pembangunan tidak akan maksimal," ungkap Nurlela.

Melalui pleno harmonisasi EPSS ini, Nurlela berharap bahwa penilaian yang dilakukan oleh tim penilai dapat menyelaraskan hasil-hasil yang telah dicapai oleh kabupaten/kota di Maluku Utara.

Ini akan memastikan bahwa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi yang ada.

Di kesempatan yang sama, atas nama Pemprov Maluku Utara, Nurlela menyampaikan apresiasi kepada BPS Maluku Utara atas terselenggaranya kegiatan ini.

"Semoga kegiatan ini menghasilkan data yang terintegrasi dengan baik antara instansi terkait, baik di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan di Maluku Utara," tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPS Maluku Utara, Nurhidayat Maskat, dalam laporannya menekankan pentingnya membangun Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien.

Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta diperkuat oleh Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Nurhidayat juga menyoroti perlunya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral oleh unit kerja pemerintah sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) dan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

"Saat ini, banyak hal yang perlu dievaluasi terkait penyelenggaraan statistik sektoral. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang dapat memantau capaian tingkat kemajuan dan profesionalitas setiap instansi pemerintah dalam kegiatan statistik," jelas Nurhidayat.

Pleno Harmonisasi EPSS ini, lanjutnya, dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat Pemda.

Baca juga: Syarat Daftar CPNS 2024, Ada 600.000 Lowongan Buka Bulan Agustus, Kejaksaan Ada 11.030 Formasi

Hasil harmonisasi ini akan diproses lebih lanjut di tingkat pusat, yang nantinya akan digunakan untuk menetapkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Maluku Utara Tahun 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh tim pelaksana dan penilai EPSS dari BPS Maluku Utara dan kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Seluruh anggaran untuk pelaksanaan EPSS dibebankan pada DIPA BPS Maluku Utara Tahun 2024. (*)