8 Masalah Ini Jadi Sorotan KPK, Begini Penjelasan Pj Bupati Morotai Maluku Utara Burnawan

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara, dengan tujuan Monitoring Center for Prevention (MCP).

Pertemuan di Kantor Bupati Pulau Morotai secara tertutup itu, dihadiri Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan, Pimpinan OPD, serta para pegawai di Lingkup Pemkab Pulau Morotai.

Setelah itu, KPK pun memberikan rekomendasi hasil temuan tersebut. Di mana telah di dapat setidaknya delapan masalah utama dengan skor tata kelola hanya 53,17 persen (jauh di bawah standar).

MCP yang mencakup delapan area penting ini mulai dari perencanaan, hingga pengelolaan aset daerah, di antaranya:

Baca juga: Prediksi Skor Paul Merson untuk Chelsea vs Man City, Legenda Arsenal: Pochettino Belum Nemu

Koordinasi Lemah: OPD bekerja sendiri-sendiri, menghambat kinerja pemerintah.

Aset Terbengkalai: Banyak aset seperti mall dan pasar tak terurus meski sudah dibangun 3 tahun.

Pajak Tidak Dipungut: Pajak hotel dan restoran tak dipungut dengan alasan Covid-19.

Kebocoran Air Tinggi: Sistem PAM bocor hingga 70 persen, jauh di atas batas normal.

ASN Tak Profesional: Manajemen ASN belum terintegrasi dan kinerja dinilai kurang baik.

Dari itu, KPK pun meminta Pj Bupati Pulau Morotai untuk evaluasi menyeluruh kinerja seluruh OPD, dan perbaikan tingkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik.

Terkait itu, kepada awak media, Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan membenarkan perihal yang mimaksud.

"Menyangkut dengan MCP KPK, waktu rapat koordinasi dengan KPK, memang ada temuan-temuan daripada MCP KPK itu."

"Maka temuan-temuan itu yang disampaikan ke saya dari KPK, dan memang saya sudah buat rapat terbatas, ketuanya Pak Sekda.

"Saya minta ke Pak Sekda untuk bagaimana cara supaya bisa menyelesaikan menyangkut dengan MCP KPK itu, "paparnya saat ditemui dikediamannya, Sabtu (17/8/2024).

Dituntut KPK, soal evaluasi kinerja OPD, yang mana didapati banyak pelayanan belum maksimal, Burnawan mengatakan, telah melakukan evaluasi kinerja OPD dalam bentuk rapat atau tatap muka langsung dengan pimpinan OPD.