8 Masalah Ini Jadi Sorotan KPK, Begini Penjelasan Pj Bupati Morotai Maluku Utara Burnawan

"Memang kalau mengenai evaluasi pasti kita evaluasi, karena itu kan kinerja atau rekomendasi yang sudah disampaikan KPK, menyangkut dengan MCP KPK."

"Karena menurut KPK, banyak hal yang belum dikerjakan, maka daripada itu yang tadi saya sudah sampaikan, sudah ada rapat, kemudian evaluasi kinerja."

"Karena KPK turun (ke Morotai) adalah bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah."

"Maka hasil evaluasi kinerja dari KPK terhadap pemerintah daerah (Morotai) yang saya tindak lanjut, "jelasnya.

"Jadi kalau bicara evaluasi, maka yang masuk dalam delapan item MCP KPK ya nanti dievaluasi, kan sampai sekarang mereka masih bekerja, "sambungnya.

Baca juga: Profil Iptu Rio Febri Wiratama, Komandan Upacara Penurunan Bendera HUT ke 79 RI di Ternate Malut

Pj Bupati juga mengaku, karena baru bertugas tiga bulan, dengan kesibukannya sangat padat, sehingga ia memberikan tanggung jawab ke Sekda Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali dan Asisten-Nya, untuk terus melakukan evaluasi hasil rekomendasi KPK tersebut.

"Sejak saya di sini sudah tiga bulan ini aktivitas begitu padat, maka dari KPK punya yang ada 36 poin itu kan musti pelan-pelan. Dengan reins waktu tiga bulan saya dievaluasi kan terlalu ini, jadi saya mesti pelajari semuanya. Karena itu saya juga belum itu."

"Saya baru terima laporan dari pak Asisten II, karena memang kemarin saya dinas luar makanya saya tugas ke pak sekda sama pak Asisten II dan BKD, karena itu kita harus menghargai pak Sekda, "pungkasnya. (*)