8 Masalah Ini Jadi Sorotan KPK, Begini Penjelasan Pj Bupati Morotai Maluku Utara Burnawan

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara, dengan tujuan Monitoring Center for Prevention (MCP).

Pertemuan di Kantor Bupati Pulau Morotai secara tertutup itu, dihadiri Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan, Pimpinan OPD, serta para pegawai di Lingkup Pemkab Pulau Morotai.

Setelah itu, KPK pun memberikan rekomendasi hasil temuan tersebut. Di mana telah di dapat setidaknya delapan masalah utama dengan skor tata kelola hanya 53,17 persen (jauh di bawah standar).

MCP yang mencakup delapan area penting ini mulai dari perencanaan, hingga pengelolaan aset daerah, di antaranya:

Baca juga: Prediksi Skor Paul Merson untuk Chelsea vs Man City, Legenda Arsenal: Pochettino Belum Nemu

Koordinasi Lemah: OPD bekerja sendiri-sendiri, menghambat kinerja pemerintah.

Aset Terbengkalai: Banyak aset seperti mall dan pasar tak terurus meski sudah dibangun 3 tahun.

Pajak Tidak Dipungut: Pajak hotel dan restoran tak dipungut dengan alasan Covid-19.

Kebocoran Air Tinggi: Sistem PAM bocor hingga 70 persen, jauh di atas batas normal.

ASN Tak Profesional: Manajemen ASN belum terintegrasi dan kinerja dinilai kurang baik.

Dari itu, KPK pun meminta Pj Bupati Pulau Morotai untuk evaluasi menyeluruh kinerja seluruh OPD, dan perbaikan tingkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik.

Terkait itu, kepada awak media, Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan membenarkan perihal yang mimaksud.

"Menyangkut dengan MCP KPK, waktu rapat koordinasi dengan KPK, memang ada temuan-temuan daripada MCP KPK itu."

"Maka temuan-temuan itu yang disampaikan ke saya dari KPK, dan memang saya sudah buat rapat terbatas, ketuanya Pak Sekda.

"Saya minta ke Pak Sekda untuk bagaimana cara supaya bisa menyelesaikan menyangkut dengan MCP KPK itu, "paparnya saat ditemui dikediamannya, Sabtu (17/8/2024).

Dituntut KPK, soal evaluasi kinerja OPD, yang mana didapati banyak pelayanan belum maksimal, Burnawan mengatakan, telah melakukan evaluasi kinerja OPD dalam bentuk rapat atau tatap muka langsung dengan pimpinan OPD.

"Memang kalau mengenai evaluasi pasti kita evaluasi, karena itu kan kinerja atau rekomendasi yang sudah disampaikan KPK, menyangkut dengan MCP KPK."

"Karena menurut KPK, banyak hal yang belum dikerjakan, maka daripada itu yang tadi saya sudah sampaikan, sudah ada rapat, kemudian evaluasi kinerja."

"Karena KPK turun (ke Morotai) adalah bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah."

"Maka hasil evaluasi kinerja dari KPK terhadap pemerintah daerah (Morotai) yang saya tindak lanjut, "jelasnya.

"Jadi kalau bicara evaluasi, maka yang masuk dalam delapan item MCP KPK ya nanti dievaluasi, kan sampai sekarang mereka masih bekerja, "sambungnya.

Baca juga: Profil Iptu Rio Febri Wiratama, Komandan Upacara Penurunan Bendera HUT ke 79 RI di Ternate Malut

Pj Bupati juga mengaku, karena baru bertugas tiga bulan, dengan kesibukannya sangat padat, sehingga ia memberikan tanggung jawab ke Sekda Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali dan Asisten-Nya, untuk terus melakukan evaluasi hasil rekomendasi KPK tersebut.

"Sejak saya di sini sudah tiga bulan ini aktivitas begitu padat, maka dari KPK punya yang ada 36 poin itu kan musti pelan-pelan. Dengan reins waktu tiga bulan saya dievaluasi kan terlalu ini, jadi saya mesti pelajari semuanya. Karena itu saya juga belum itu."

"Saya baru terima laporan dari pak Asisten II, karena memang kemarin saya dinas luar makanya saya tugas ke pak sekda sama pak Asisten II dan BKD, karena itu kita harus menghargai pak Sekda, "pungkasnya. (*)