Kendalikan Inflasi Maluku Utara, Pj Gubernur Samsuddin A Kadir Tekankan Penguatan Koordinasi

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI –Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, mengimbau semua pihak yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat koordinasi dalam mengatasi permasalahan inflasi.

Hal ini disampaikan oleh Samsuddin A Kadir saat membuka High Level Meeting (HLM) yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara, Senin (2/9/2024).

Dalam sambutannya, Samsuddin menekankan bahwa Maluku Utara memiliki karakteristik geografis dan demografis yang menantang dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

"Perbedaan aksesibilitas antar wilayah, ketergantungan pada distribusi pasokan barang dari luar, serta dinamika harga komoditas, menjadi faktor yang memerlukan perhatian serius dari kita semua," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, inflasi di Provinsi Maluku Utara pada bulan Juli 2024 tercatat sebesar 2,96 persen, dengan rincian Kabupaten Halmahera Tengah 1,91 persen dan Kota Ternate 3,19 persen.

Baca juga: Selesai Periksa Kesehatan, Tiga Kandidat Ini Siap Tarung di Pilkada Taliabu Maluku Utara 2024

"Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain beras, cabai rawit, gula pasir, tomat, dan ikan cakalang," katanya.

Ia menegaskan, pentingnya HLM ini sebagai forum untuk merumuskan langkah strategis dalam menanggulangi inflasi yang berdampak pada sektor ekonomi.

"Dalam menghadapi tantangan ini, sangat dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal lainnya, serta seluruh pemangku kepentingan," tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, yang dapat memicu inflasi serta mencari solusi terbaik, tepat, dan cepat untuk mengatasinya.

Baca juga: Perjalanan Cinta Pria Turki Ahmed dan Gadis Taliabu Malut, Tempuh 10 Ribu KM untuk Menikahi Salmiati

Selain itu, Samsuddin menekankan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yakni peningkatan produksi dan distribusi pangan, pengawasan harga dan stok barang kebutuhan pokok, koordinasi antar daerah, optimalisasi peran UMKM, dan peningkatan kerjasama dengan sektor swasta.

Rapat HLM ini dihadiri berbagai pihak terkait yang tergabung dalam TPID, diantaranya Kepala Perwakilan BI Malut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara, perwakilan Forkopimda, pimpinan OPD, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. (*)