Kunjungi LKPP, Pemprov Maluku Utara Komitmen Tingkatkan SDM Pengadaan

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara terus berkomitmen meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi pelaku pengadaan barang dan jasa.

Dalam rangka upaya tersebut, Plt. Kepala Dinas PUPR, Sofyan Kamarullah, Plt. Kepala BPBJ, Farid Abdul Hasan, dan Sekretaris Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar, melakukan kunjungan ke Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Sofyan menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pelaku pengadaan, melalui pelatihan dan bimbingan teknis mengenai katalog konstruksi serta pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tipe B.

"Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa pelaku pengadaan memiliki kemampuan yang tepat, khususnya dalam menangani proyek konstruksi yang tidak kompleks," ujar Sofyan.

Baca juga: Ingin Lanjut Dua Periode Wali Kota Ternate Malut, Segini Harta Kekayaan M Tauhid Soleman

Ditempat yang sama, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan LKPP, Hardi Afriansyah menyatakan, dukungannya terhadap inisiatif Pemprov Maluku Utara.

Ia menyambut baik upaya peningkatan kapasitas ini dan memastikan bahwa LKPP siap berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis.

"LKPP mendukung penuh langkah ini dan siap membantu Pemprov Maluku Utara dalam program pengembangan SDM pengadaan barang dan jasa," kata Hardi.

Langkah ini, menurut Sofyan, juga selaras dengan program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Bawaslu Maluku Utara Telusuri Dokumen Satu Bacakada Taliabu yang Bermasalah

Ia mengatakan, program MCP menekankan pentingnya transparansi dalam pemilihan pengadaan melalui katalog konstruksi, sehingga proses pengadaan menjadi lebih efisien dan terhindar dari praktik korupsi.

"Pelatihan untuk PPK tipe B ini bertujuan memastikan proyek strategis yang dialokasikan untuk anggaran tahun 2025, akan dikelola oleh PPK yang memiliki kompetensi sesuai jenis proyek konstruksi yang ditangani," tambah Sofyan.

Dengan langkah ini, diharapkan pelaku pengadaan di Maluku Utara lebih profesional dan berintegritas, sehingga proyek pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai standar. (*)