Serap Aspirasi Jurnalis, Ini Pesan Asrul Rasyid Ichsan Bakal Calon Wakil Gubernur Maluku Utara 2024

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE- Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Maluku Utara, Asrul Rasyid Ichsan menyerap sejumlah aspirasi dari jurnalis.

Diketahui, Asrul Rasyid Ichsan mendampingi Husain Alting Sjah dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara tahun 2024.

Asrul mengatakan, peran jurnalis sangat penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, bahkan pekerjaan yang dialani jurnalis pun tidak mudah.

"Dari kerja-kerja jurnalis, masyarakat mendapat informasi atau pengetahuan tentang kondisi pembangunan. Kerja jurnalis tidak mudah, harus bergelut dengan berbagai kondisi di lapangan," kata Asrul, Kamis (12/9/2024).

Baca juga: Sarabati Samudra, Minuman Khas dan Kearifan Lokal Masyarakat Sofifi Maluku Utara yang Patut Dicoba

Jurnalis, menurut Asrul, adalah mata dan telinga publik, yang berperan mengabarkan kebijakan hingga kelalaian pemerintah.

"Karena itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam kerja-kerja pemerintah daerah tidak bisa mengabaikan peran jurnalis," ucapnya.

Asrul mengungkapkan keinginannya untuk mendengar cerita atau curhatan dari jurnalis, agar menjadi bagian dari pikirannya dan Husain  Alting Sjah dalam memimpin Provinsi  Maluku Utara ke depan.

"Saya ingin mendengar curhatan dari jurnalis untuk menjadi bagian dari pikiran menuju jalan kebaikan. Saya terbuka menerima masukan, kritik dan saran untuk Maluku Utara ke depan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Asrul juga meminta para jurnalis bercerita berbagai masalah dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Maluku Utara.

Baca juga: Polsek Oba Utara Tidore Maluku Utara Gagalkan Penyelundupan Minyak Tanah Ilegal dan Cap Tikus

"Torang bisa cerita sumber daya alam, investasi, lingkungan hidup, UMKM, peluang tenaga kerja. Terutama ketika tenaga kerja yang banyak masuk dari luar apa yang kita lakukan," tutur Asrul.

Asrul juga menyoroti kebebasan jurnalis yang belakangan ini dinilai kurang membaik.

"Jurnalis memiliki fungsi kontrol terhadap kerja-kerja pemerintah sehingga ada balance. Kalau kepala daerah yang alergi terhadap jurnalis berarti ada indikasi otoriter, itu yang kita hindari," tandasnya mengakhiri. (*)