Buntut MCP KPK, Pjs Bupati Halmahera Selatan Maluku Utara Minta Semua Pimpinan OPD Kerja Keras

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kadri La Etje tampaknya diperhadapkan dengan berbagai persoalan, saat menjabat Pjs Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara. 

Pasalnya, Kadri harus bekerja keras melakukan perbaikan sejumlah persolan menyambut kedatangan KPK pekan depan.

Meski begitu, ia menyatakan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Untuk memperbaiki skoring Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dinilai oleh KPK, masih rendah.

Baca juga: Awalnya Ogah, Kini Mantap Maju Cabup Halmahera Utara Malut, Segini Kekayaan Piet Hein Babua

Kadri pun berinsiatif melakukan kajian dan edukasi teknis terkait MCP bersama seluruh Pimpinan OPD.

Yang dilaksanakan kurang lebih empat malam di kediaman Bupati Halmahera Selatan di Desa Papaloang, Kecamatan Bacan Selatan.

"Saya berkomitmen dan berusaha keras dengan segala upaya, untuk memberikan edukasi kepada setiap OPD terkait peningkatan skoring MCP KPK, yang mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan pemerintahan, "jelas Kadri, Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, edukasi teknis secara komprehensif untuk peningkatan skoring MCP dalam pelaksanaannya disampaikan melalui metode presentasi yang komprehensif.

"Saya merasa perlu untuk memberikan pemahaman lebih mendalam, kepada semua OPD mengenai pentingnya MCP sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam berbagai bidang."

"Dan ini bukan hanya tugas saya semata, tetapi tanggung jawab utama Sekda dan Inspektorat, "jelas Kadri.

Lanjutnya, bahwa dirinya hanya bertugas membantu proses ini selama dua bulan kedepan.

Sebab, MCP adalah alat ukur kinerja yang meliputi banyak aspek, meliputi:

1. Perencanaan dan penganggaran

2. Procurement atau pengadaan barang dan jasa

3. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)