Optimalisasi Program JKN: BPJS Kesehatan Gelar Evaluasi Bersama Pemda

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - BPJS Kesehatan menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk segmen Pemerintah Daerah (Pemda) pada Kamis (10/10) di Ternate.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, kerja sama, dan memastikan pengelolaan iuran di pemerintah daerah berjalan optimal sesuai dengan peraturan terbaru, guna menjaga keberlanjutan manfaat JKN bagi masyarakat.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X Octovianus Ramba menjelaskan bahwa penganggaran dan penyetoran iuran memiliki peran penting dalam keberlangsungan JKN.

Khususnya untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda.

Baca juga: Kampanye di Sula, Cagub Maluku Utara Husain Sjah Disambut Ribuan Masa dan Simpatisan 

Ia menyebutkan, pertemuan ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Khususnya terkait penganggaran dan penyetoran iuran yang kini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan JKN semakin baik, sehingga masyarakat, terutama dari golongan kurang mampu, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak, "ungkap Octovianus.

Menurutnya, peran aktif Pemda menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program ini.

Pengelolaan iuran yang optimal akan menghindarkan risiko kekurangan dana yang dapat berdampak pada layanan kesehatan masyarakat.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Ahmad Irsan A. Moeis menambahkan pentingnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pemerintah daerah berperan aktif dalam pelaksanaan Program JKN.

Menurutnya, evaluasi ini bertujuan sebagai pemacu bagi pemerintah daerah agar semakin berkomitmen dalam mendukung Program JKN.

Ahmad juga menjelaskan bahwa masyarakat yang belum menjadi peserta JKN dapat menerima manfaat kesehatan secara gratis apabila wilayah mereka telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC).

Status UHC mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Hal ini sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan kepastian dalam kesehatan dan ekonomi."

"Status UHC menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan akses layanan kesehatan bagi warganya, "jelas Ahmad.

Ia menekankan bahwa Pemda perlu menyusun anggaran dengan cerdas agar status UHC yang sudah tercapai dapat dipertahankan, dan seluruh masyarakat bisa terus menikmati manfaat Program JKN tanpa terkendala.

Menurutnya, perencanaan anggaran yang matang serta realisasi yang tepat akan memungkinkan status UHC terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

"Pengelolaan APBD yang tepat menjadi dasar penting bagi Pemda agar program ini tetap berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat, "lanjutnya. 

Ahmad juga menggarisbawahi pentingnya peran Dinas Kesehatan daerah dalam memastikan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Dia menyebut bahwa Dinas Kesehatan perlu mengawasi serta mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar pelayanan dasar dapat tertangani di tingkat pertama.

Optimalisasi FKTP, lanjut Ahmad, penting agar beban biaya yang dialokasikan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTRL) dapat berkurang.

"Dengan mengoptimalkan FKTP, kita bisa mengurangi ketergantungan pada rumah sakit untuk layanan kesehatan dasar, yang secara langsung akan mengurangi beban pembiayaan yang tinggi di FKTRL."

"Menurut data BPJS Kesehatan, 13 persen dari total pembiayaan terjadi di FKTP, sementara 87 % lainnya berada di FKTRL. Oleh karena itu, pemanfaatan FKTP yang efektif sangat penting demi menjaga kelangsungan pendanaan layanan kesehatan, "tambah Ahmad.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Halmahera Utara, Erasmus J. Papilaya, turut menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan atas terselenggaranya kegiatan ini.

Baca juga: Sambut HKN ke 60, Dinas Kesehatan Taliabu Maluku Utara dan Puskemas Losseng Gelar Jalan Sehat 

Ia menyatakan harapannya bahwa pertemuan monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan arahan dan solusi yang bermanfaat dalam pelaksanaan JKN, terutama terkait kendala di lapangan.

"Kami sebagai pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan JKN di Halmahera Utara, terutama dalam hal iuran dan pelayanan kesehatan yang terus ditingkatkan bagi masyarakat.

"Kegiatan ini sangat penting bagi kami dalam memahami arah kebijakan terbaru dan memastikan pelaksanaannya di daerah berjalan baik, "tutup Erasmus. (*)