Paslon Sherly - Sarbin Angkat Isu Skoring MCP KPK Pemprov Maluku Utara di Debat Publik Terakhir

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pasangan calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, menyoroti rendahnya skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Provinsi Maluku Utara dalam debat publik ketiga yang disiarkan di Kompas TV, Kamis (21/11/2024).  

Menurut Sherly, berdasarkan data KPK yang diterima, skoring MCP Pemprov Maluku Utara berada pada angka 49 persen, yang tergolong zona merah.

Ia menegaskan bahwa skoring ini harus ditingkatkan ke angka minimal 73 persen agar masuk dalam zona hijau atau aman.  

"Untuk mencapai skor minimum 73 persen, kami berkomitmen untuk menerapkan program inovatif berupa aplikasi Whistleblowing System (WBS), "ujar Sherly.

Baca juga: Dorong Pelestarian Budaya dan Pembangunan Daerah, Capaian PMII Pasifik Morotai Diapresiasi

Sherly menjelaskan bahwa aplikasi WBS dirancang untuk memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara aman dan rahasia.

Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

"Inovasi ini akan menjadi langkah konkret kami untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan, "tambahnya.

Sarbin Sehe menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada komitmen penuh dari pemimpin daerah.

Ia menegaskan bahwa mereka akan menjadi garda terdepan dalam mencontohkan pemerintahan yang bersih.

Baca juga: Pekan Ini, Cagub Maluku Utara Aliong Mus Hadiri Kampanye Akbar Paslon Citra - Utuh di Taliabu

"Kami akan menunjukkan bahwa menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi bukanlah hal mustahil untuk Maluku Utara, "ujar Sarbin.

Pasangan Sherly-Sarbin juga menyatakan bahwa inovasi ini merupakan salah satu program prioritas, dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di Maluku Utara.  

"Debat publik ketiga ini menjadi panggung bagi kami, untuk menawarkan solusi konkret atas tantangan yang dihadapi oleh Pemprov Maluku Utara, terutama isu Korupsi dan tata kelola yang efektif, "tandasnya. (*)