Tingkat Rawan Maluku Utara di Pilkada 2024 Tinggi, Ini Langkah Pemprov Jelang Pungut Hitung

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara telah menetapkan langkah pencegahan konflik Pilkada 2024.

Diketahui, tahapan pungut hitung Pilkada 2024 akan dilaksanakan Rabu (27/11/2024) besok.

Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A. Kadir mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, diantaranya Bawaslu dan TNI/Polri untuk memaksimalkan pengawasan dan langkah antisipatif di daerah rawan.

Baca juga: Download Tulisan Keterangan TPS Lengkap Tinggal Print: 7 KPPS, Tanda Panah, Tempelan Bilik Suara

Samsuddin menekankan, netralitas penyelenggara, transparansi, serta pengawasan intensif di titik-titik rawan adalah kunci memastikan Pilkada berjalan aman dan demokratis.

"Kami berkomitmen seluruh tahapan Pilkada di Maluku Utara berjalan lancar sesuai harapan rakyat," tegas Samsuddin saat Rapat Koordinasi Desk Pilkada Kemenkopolhukam di Ternate, Senin (25/11/2024).

Berbagai strategi dan langkah yang ditetapkan itu sebanding dengan tingginya Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Maluku Utara.

"Berdasarkan data Bawaslu RI, Maluku Utara kategori tinggi dengan skor 84,86 dan menempati peringkat ketiga secara nasional, setelah DKI Jakarta dan Sulawesi Utara," ungkapnya.

Samsuddin menjelaskan, sejumlah kabupaten/kota di Maluku Utara memiliki potensi kerawanan yang bervariasi, mulai dari tingkat sedang hingga tinggi.

Baca juga: Ada Bintang Brasil Rivaldo, Ronaldo dan Kaka di Skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024

Ia merinci, Kabupaten Halmahera Barat dengan kategori sedang berpotensi politik uang, bentrokan antar pendukung, masalah DPT, ketidaknetralan ASN, dan bencana alam.

Kemudian, Kabupaten Halmahera Utara dengan kategori sedang berpotensi terjadinya Konflik SARA, kebencian, dan bentrok antar pendukung. Selanjutnya, Kabupaten Halmahera Tengah kategori tinggi berpotensi terjadinya Kekerasan berbasis SARA dan intimidasi terhadap ASN

"Sementara Kota Ternate rawan tinggu berpotensi adanya intimidasi ASN serta bencana alam, dan Kepulauan Sula kategori rawan sedang praktik politik uang, kebencian, serta intimidasi perangkat desa," tandasnya. (*)