Pemprov Maluku Utara Dorong Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Lewat Program P3PD

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa.

Pelatihan yang akan dilaksnakan hingga 5 Desmeber 2024 di Hotel Batik Ternate itu, merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Mewakili Pj Gubernur Maluku Utara, Asisten II Setda Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari membuka acara dan menyampaikan sambutan tertulis dari Pj Gubernur.

Baca juga: Fakta Tingginya Angka Kehamilan Remaja di Halmahera Barat, Peran Tokoh Agama hingga Pemerintah

Dalam sambutannya, Sri mengapresiasi langkah strategis Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa di Maluku Utara.  

"Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, saya ucapkan terima kasih ke Dirjen Bina Pemdes Kemendagri yang mengalokasikan 1.356 desa dan memberikan pelatihan ke 4.384 peserta dalam program. Ini sangat membantu meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan desa di Maluku Utara," ungkap Sri.  

Sri memaparkan, program tahun ini melibatkan 666 desa di delapan kabupaten/kota, yang terbagi dalam dua skema pelatihan, yakni tatap muka diikuti 306 desa dengan total 1.224 peserta, dan Learning Management System (LMS) sebanyak 360 desa dengan 720 peserta.  

Pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara efektif.

Baca juga: Buyback Antam Selasa 3 Desember 2024 Naik Rp 6 Ribu, Harga Emas Juga Naik, Cek Rincian Terbaru

"Kami berharap aparatur desa mampu melaksanakan tugas dengan profesionalisme yang lebih baik serta mendukung pembangunan desa berkelanjutan," tambahnya.  

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan program.

"Pemantauan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi menjadi hal utama mengukur peningkatan kapasitas aparatur desa sebelum dan sesudah pelatihan," kata Sri. (*)