Pj Gubernur Maluku Utara Tegaskan Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, berkomitmen terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Samsuddin pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi.

Rapat yang berlangsung di Royal Resto, Ternate, pada Rabu (19/12/2024), ini turut dihadiri Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Pung Nugroho Saksono, serta pakar perikanan terkemuka, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri.

Baca juga: Resmikan Sentra Layanan Fayfiye di Halmahera Timur, Ini Penjelasan Direktur UT Ternate

Dalam sambutannya, Samsuddin menekankan bahwa Maluku Utara memiliki kekayaan laut, sebab 70 persen wilayahnya berupa lautan.

Dan letaknya yang strategis berada di persilangan empat Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional menjadikan Maluku Utara sebagai salah satu pusat potensi perikanan nasional.  

"Potensi ini sangat penting untuk mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, harus dikelola secara bijak agar sumber daya tetap lestari dan dinikmati generasi mendatang," ujar Samsuddin.  

Namun, ia juga mengungkapkan, pengelolaan sektor kelautan dan perikanan tidak lepas dari berbagai tantangan besar, seperti praktik illegal fishing, overfishing, dan degradasi ekosistem pesisir.

"Sumber daya perikanan memang dapat diperbarui, tetapi jika tidak dikelola dengan hati-hati, potensi ini bisa hilang selamanya,” katanya.

Baca juga: 3 Paslon Gugat ke MK, Maluku Utara Duduki Urutan Ketiga Permohonan Hasil Sengketa Pilgub Terbanyak

Untuk menghadapi tantangan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara telah mengambil langkah konkret, salah satunya membentuk Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) di 10 kabupaten/kota, yang berfungsi membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya perikanan dapat berjalan adil dan berkelanjutan,” tegas Samsuddin.

Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menambahkan bahwa pengelolaan berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah, tetapi bagian dari visi nasional untuk menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia.

“Kita perlu memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk melawan praktik illegal fishing dan memastikan keberlanjutan ekosistem pesisir,” tandasnya. (*)