Perjalanan Dinas hingga Transfer Dana Pusat Jadi Atensi Plh Mendagri untuk Pemprov Malut

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Plh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan tiga arahan penting kepada Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Akuntansi dan Pelaporan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Maluku Utara tersebut berlangsung di Hotel Mercury, Jakarta, pada Jumat (27/12/2024).

Dalam sambutannya, Bima Arya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung arahan strategis Presiden RI, Prabowo Subianto, terutama terkait efisiensi anggaran dan pembangunan berbasis manfaat.

Baca juga: Turun Tipis Rp 2 Ribu per Gram, Ini Harga dan Buyback Emas Antam Sabtu 28 Desember 2024

Bima meminta, pemerintah daerah mengurangi perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri hingga 50 persen.

Ia menegaskan bahwa anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti perjalanan dan pertemuan yang tidak substantif, harus dipotong.

"Fokus harus diarahkan pada belanja yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting," ujar Bima.

Bima juga menyoroti tingginya ketergantungan sebagian besar daerah, salah satunya Maluku Utara pada transfer dana pusat, yang mencapai 60 persen sampai 70 persen.

Ia mengajak pemerintah daerah untuk memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada pusat.

Baca juga: Kanwil Kemenag Malut Raih Penghargaan pada Moderasi Agama Awards 2024

Bima menegaskan pentingnya menyelaraskan visi-misi pemerintah daerah, termasuk bupati dan wali kota, dengan visi nasional.

Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah mendukung agenda nasional, seperti program swasembada pangan 2027 dan hilirisasi industri.

Bima Arya juga menekankan pentingnya pengelolaan irigasi dan pencetakan sawah baru sebagai bagian dari strategi swasembada pangan nasional.

"Maluku Utara diharapkan dapat memanfaatkan potensi wilayahnya untuk mendukung program ini," tegasnya.

Baca juga: Pemprov Maluku Utara Perkuat Komitmen Capai SDGs Lewat RAD 2020-2024

Ditempat yang sama, Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir, mengapresiasi arahan Mendagri.

Ia mengakui bahwa Provinsi Maluku Utara masih membutuhkan bimbingan dalam penyempurnaan pengelolaan SIPD dan peningkatan kapasitas SDM. 

“Dengan adanya Bimtek ini, kami berharap pengelola keuangan di setiap OPD dapat meningkatkan kemampuan mereka, sehingga lebih profesional dan akuntabel,” tandas Samsuddin. (*)