Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pulau Morotai

20 Anggota DPRD Morotai Disebut Lupa Perjuangkan Kepentingan Publik

Pembiayaan daerah harus tepat sasaran, jangan mengikuti permintaan DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara yang sifat pribadi

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Fizri Nurdin
STATEMEN: Pengamat Publik Pulau Morotai, Maluku Utara Parto Sumtaki saat memberikan penjelasan, Rabu (8/1/2025) 

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Parto Sumtaki mengkritik 20 anggota DPRD Pulau Morotai yang akhir-akhir ini sibuk membicarakan operasional untuk kegiatan Reses serta hak-haknya, tanpa peduli kepentingan publik.

Bagi Pengamat Publik Pulau Morotai, Maluku Utara ini, sikap tersebut sangat tidak bijaksana sebagai pejabat publik.

"Kita tahu bahwa kondisi keuangan daerah kita tidak normal, itu dapat dibuktikan dengan begitu banyak pembiayaan yang sifatnya wajib, tapi belum bisa dibayar."

"Sebagai pejabat publik, para anggota DPRD harus mampu bersikap bijaksana, "tegasnya, Rabu (8/1/2025).

Baca juga: Tanggapan Wakil Rakyat Soal Kelangkaan Minyak Tanah di Halmahera Selatan: Itu Kejahatan

Menurutnya, anggota DPRD selaku pejabat publik tidak bisa berbicara haknya lebih awal.

Karena mereka diberikan mandat oleh rakyat, untuk memperjuangkan kepentingan publik. 

"Kalau setelah terpilih lalu mereka bicara hak duluan, maka sebetulnya mereka tidak layak berada disana (Gedung DPRD)."

"Karena mandat yang sudah kita berikan ke mereka, tidak ada manfaat apa-apa. Karena dipertikaikan hanya hak mereka."

"Kenapa mereka bicara haknya lebih awal, ketimbang kewajiban mereka untuk memperjuangkan kepentingan publik."

STATEMEN: Pengamat Publik Pulau Morotai, Maluku Utara Parto Sumtaki saat memberikan penjelasan, Rabu (8/1/2025)
Pengamat Publik Pulau Morotai, Maluku Utara Parto Sumtaki

"Sehingga bagi saya, seperti saya katakan tadi, sikap seperti sangat tidak bijaksana, "tegasnya kembali.

Karenanya Dosen Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai menyarankan Pemerintah Daerah mampu mengambil obsi, ditengah ketidak seimbangan keuangan daerah.

Hal itu untuk mengutamakan pembayaran tunggakan khususnya gaji PPPK, jasa medis, TPP ASN, dan kegiatan lain yang bersifat urgensi.

"APBD kita mendekati kolaps, kalau tidak dirancang secara baik, sehingga hemat saya sebagai publik."

"Pemerintah harus berani mengambil opsi, untuk tidak perlu membayarkan lebih awal tunjangan DPRD, termasuk Reses mereka."

"Dahulukan saja hak-hak PPPK, tenaga kesehatan dan ASN yang berjuang menghabiskan waktu dan tenaganya untuk melayani kepentingan publik, itu sebetulnya yang lebih pantas didahulukan, "saran Parto.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved