Pulau Morotai
20 Anggota DPRD Morotai Disebut Lupa Perjuangkan Kepentingan Publik
Pembiayaan daerah harus tepat sasaran, jangan mengikuti permintaan DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara yang sifat pribadi
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
Parto berharap 20 anggota DPRD agar bersikap bijaksana, dan harus tampil terdepan, dalam memperjuangkan kepentingan publik.
"Walaupun dalam proses pembiayaan tunjangan DPRD itu telah diploting dalam APBD, tetapi kan saya yakni anggota DPRD juga tahu kondisi keuangan daerah seperti apa."
Baca juga: Tanggapan Wakil Rakyat Soal Kelangkaan Minyak Tanah di Halmahera Selatan: Itu Kejahatan
"Maka dari itu anggota DPRD harusnya malu bicara tentang hak-nya terkait dengan kondisi, dan realitas hari-hari ini."
"Jadi saya tantang pimpinan serta anggota DPRD, harus tampil terdepan, berjuang memastikan kapan gaji PPPK, jasa medis, serta hak-hak ASN itu dibayarkan."
"Kalau itu tidak bisa mereka lakukan, mereka tidak layak jadi pejabat publik, "timpal Parto mengakhiri. (*)
| Kasat Reskrim Polres Morotai Yakulb Panjaitan Bantah Tudingan Peras Pengusaha Rp1,5 Miliar |
|
|---|
| Alasan Polda Maluku Utara Hentikan Kasus Penelantaran Istri yang Libatkan Sekda Morotai Umar Ali |
|
|---|
| Update Kasus Penelantaran, Istri Sekda Pulau Morotai Datangi Polda Malut |
|
|---|
| Polisi OTW Gelar Perkara Kasus Sekda Morotai Muhammad Umar Ali |
|
|---|
| Update Kasus Sekda Morotai Muhammad Umar Ali: Polisi Periksa Saksi Tambahan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/DPR-Morotai-dikiritik.jpg)