Pemprov Maluku Utara Optimis Perluas Penempatan Tenaga Kerja Migran pada 2025 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadis Nakertrans) Provinsi Maluku Utara, Marwan Polisiri, menggelar pertemuan strategis dengan Direktur Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Perseorangan, Farid Maruf; serta Direktur Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Badan Hukum, Nurhayati, di Kementerian Perlindungan Tenaga Kerja Migran, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat upaya penempatan tenaga kerja migran asal Maluku Utara, khususnya di sektor kesehatan ke berbagai negara tujuan.

Dua pejabat Kementerian itu menyatakan dukungan penuh terhadap rencana strategis yang dirancang oleh Marwan.

Mereka mendorong agar program-program yang telah sukses pada 2024 dapat diperluas dan dioptimalkan pada 2025.  

"Kami berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan penyesuaian agar hasil positif yang sudah diraih tahun lalu dapat lebih ditingkatkan," ungkap Farid Maruf.  

Dalam rentang waktu 1,5 tahun terakhir, Provinsi Maluku Utara berhasil menempatkan 11 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat dan bidan ke Arab Saudi dan Jerman.

Capaian ini dinilai sebagai langkah awal yang baik dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Malut.

Marwan optimis target tahun 2025 dapat diraih dengan strategi yang lebih matang.

"Kami menargetkan tahun ini untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja migran, khususnya perawat ke Jepang dan negara lainnya," jelas Marwan, Minggu (19/1/2025).

Penempatan tenaga kerja migran adalah salah satu strategi prioritas pemerintah provinsi untuk menekan angka pengangguran terbuka.

Sektor kesehatan dipilih sebagai fokus utama karena tingginya permintaan tenaga kerja profesional dari negara-negara maju seperti Jepang, yang membutuhkan tenaga perawat terampil.  

"Dengan meningkatkan penempatan tenaga kerja migran, kami tidak hanya membantu membuka peluang kerja bagi masyarakat Maluku Utara, tetapi juga memperluas jejaring internasional untuk sektor ketenagakerjaan," tambahnya.  
  
Kementerian Perlindungan Tenaga Kerja Migran menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan program penempatan tenaga kerja migran.

Penyesuaian kebijakan dan pelatihan berbasis kebutuhan negara tujuan akan menjadi kunci sukses dalam meningkatkan jumlah pekerja migran yang dikirimkan.  

Baca juga: 3 Laga Liga 1 Hari Ini, Berikut Jadwalnya Lengkap dengan Link Live Streaming

Baca juga: Update Liga Premier: Ipswich Town vs Manchester City di Tengah Kontrak Baru Erling Haaland

Dengan dukungan penuh dari kementerian, Provinsi Maluku Utara berharap dapat mencetak prestasi baru pada 2025 melalui pengiriman tenaga kerja profesional yang lebih banyak, sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.  

"Kami berkomitmen untuk terus mendorong program ini agar dapat menciptakan peluang kerja yang nyata bagi masyarakat Maluku Utara," tutup Marwan.(*)