Anggaran Perjalanan Dinas Pemprov Maluku Utara 2025 Dipangkas 50 Persen

TRIBUNTENATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara bergerak cepat mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025.

Yang instruksi itu menetapkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Pj Sekprov Maluku Utara Abubakar Abdullah mengaatakaan, meski surat resmi dari pemerintah pusat belum diterima.

Namun pihaknya telah mengambil langkah antisipasi, sejak pembahasan APBD Induk 2025 bersama DPRD belum lma ini.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Proyek Air Bersih, Profil dan Kekayaan Eks Kadis PUPR Halbar Abubakar Rajak

"Kami sebenarnya sudah sepakat dengan DPRD, untuk memangkas anggaran perjalanan dinas dalam pembahasan APBD."

"Setelah surat resmi diterima, kami akan melaporkan kembali ke Gubernur dan DPRD untuk ditindaklanjut."

Demikian penjelasan Abubakar Abdullah dalam rilis yang diterima redaksi TribunTernate.com, Sabtu (25/1/2025).

Efisiensi Berbasis Urgensi

Lanjut Abubakar, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diminta meninjau ulang kebutuhan perjalanan dinas.

Pengurangan anggaran ini, menurutnya, harus dilakukan secara tepat sasaran tanpa mengganggu operasional kerja yang penting.

"Setiap OPD perlu memastikan perjalanan dinas yang dilakukan benar-benar memiliki urgensi."

"Ini bagian dari efisiensi anggaran daerah tanpa mengurangi kinerja pemerintahan, "tambahnya.

Program Dukung Prioritas Nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG)

Selain memotong anggaran perjalanan dinas, Pemprov Maluku Utara telah mengalokasikan Rp 35 miliar dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung program prioritas nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan MBG."

"Tetapi sudah mengantisipasi kebutuhan pendanaan melalui BTT di APBD Induk 2025, "kata Abubakar.

Keseimbangan Efisiensi dan Kesejahteraan

Baca juga: Sering Tergenang Air Saat Hujan, Warga Taliabu Keluhkan Jalan yang Belum Aspal

Pemprov Maluku Utara optimistis bahwa langkah efisiensi ini, akan memperkuat fokus anggaran pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Pengurangan anggaran perjalanan dinas dan peningkatan alokasi untuk strategi program adalah wujud komitmen."

"Dalam mendukung kebijakan nasional, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, "tutupnya. (*)