KPK RI Berikan Penilai SPI 2024 Pemprov Maluku Utara Capai 57,35

KPK menegaskan, integritas bukan sekadar formalitas, melainkan harus menjadi bagian dari sistem yang diterapkan secara konsisten.

Baca juga: Pengelolaan Koperasi Terbaik, KUD Bobato Kelurahan Topo Tidore Diapresiasi

Sebagai salah satu provinsi dengan indeks integritas rendah, Maluku Utara diharapkan dapat segera memperbaiki kebijakan internalnya dan membangun budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel.  

Keberhasilan Kota Tidore Kepulauan masuk zona kuning juga menjadi bukti bahwa peningkatan integritas, bisa dicapai dengan komitmen dan langkah konkret dari pemerintah daerah.

Survei ini tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga pedoman bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki diri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (*)