Daftar 11 Kepala Daerah di Maluku Utara yang Akan Dilantik pada 20 Februari 2025

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Berikut daftar kepala daerah (Kada) di Maluku Utara, yang akan dilantik pada 20 Februari 2025.

Sebanyak 11 Kada di Maluku Utara sudah pasti akan dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara.

Yang pasti, pelantikan Kada nonsengketa akan digelar bersamaan dengan Kada hasil putusan sela atau dismissal di MK.

Di Maluku Utara sendiri, semua hasil Pilkada 2024 di gugat ke mahkamah konstitusi (MK).

Baca juga: Paslon Rusli-Rio OTW Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Morotai 2024-2029

Baik Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Wali Kota (Pilwako) dan Pemilihan Bupati (Pilbub).

Selasa (4/2/2025), majelis hakim MK membacakan sidang putusan/ketetapan perkara gugur atau tidak lanjut ke pemeriksaan lanjutan.

Hasilnya, semua gugatan Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) untuk Maluku Utara ditolak (data belum keseluruhan).

Dengan demikian, Kada yang memiliki suara terbanyak pada pleno perhitungan suara KPU-lah yang bakal dilantik.

Lantas Kapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih?

Presiden RI disebut memilih 20 Februari 2025 sebagai hari dimulainya pelantikan Kada, hasil Pilkada serentak 2024 secara bertahap.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/2/2025).

"Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, "ucap Tito, Senin (3/2/2025)

"Dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis, "sambungnya.

Tito mengatakan, pelantikan kepala daerah akan digelar di ibu kota negara, meskipun lokasi pastinya masih dalam pembahasan.

Daftar Pasangan Kepala Daerah Terpilih di Maluku Utara yang Akan Dilantik

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara
Sherly Tjoanda-Sarbin Seher = 331,540 suara

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate
M Tauhid Soleman-Nasri Abubakar = 45,459 suara

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan
Muhammad Sinen-Ahmad Laiman = 47,994 suara

Bupati dan Wakil  Bupati Halmahera Selatan
Bassam Kasuba-Helmi Umar Muchsin = 37,440

Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara
Piet Hein Babua-Kasman Hi Ahmad = 37,217 sura

Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur
Ubaid Yakub-Anjas Taher = 32,194 suara

Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah
Ikram M Sangadji-Ahlan Djumadil = 25,131 suaa

Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat
James Uang-Djufri Muhammad = 27,335

Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai
Rusli Sibua-Rio Christian Pawane = 20,100 suara

Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu
Sashabila Widya L Mus-La Ode Yasir = 14,766 suara

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula
Fifian Adeningsi Mus-M Saleh Marasabessy = 23,810 suara

MK Gelar Sidang Putusan Dismissal 158 Perkara

Dilansir TribunSulut.com, MK menggelar sidang putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Selasa (4/2/2025).

Terdapat 158 perkara yang akan diputuskan, terdiri dari:

• 9 perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur
• 35 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota
• 114 perkara pemilihan bupati dan wakil bupati

Sidang ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dan diikuti oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Guntur Hamzah, Anwar Usman, Ridwan Mansyur, dan Daniel Yusmic.

Mereka bersembilan akan hadir di ruang sidang utama MK bersama para pihak dalam perkara PHPU Kada 2024 ini.

Sidang putusan dismissal ini akan menentukan dari 310 perkara, mana saja yang akan berlanjut ke tahap pembuktian dan pemeriksaan para saksi dan mana yang dihentikan.

Adapun dalam persidangan Selasa kemarin, yang menjadi atensi publik adalah nasib dari gugatan yang dilayangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini-Gus Hans.

Selain itu, ada juga paslon Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala yang mencoba melawan dominasi suara menantu Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara.

Selebihnya, ada gugatan dari eks Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali di Pilkada Sulawesi Tenggara.

Untuk diketahui bersama, MK telah menggelar sidang sengketa Pilkada Serentak sejak 8 Januari 2025.

Tahap pertama persidangan yakni agenda pemeriksaan pendahuluan dari pemohon.

Agenda ini berjalan selama kurang lebih dua pekan dengan sidang per hari rata-rata 50 perkara.

Kemudian, dilanjutkan dengan sidang mendengar jawaban termohon atas dalil pemohon yang juga memakan waktu dua pekan lebih dengan rata-rata sidang 40 perkara per hari.

Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Kemungkinan 18-20 Februari 2025

Mendagri Tito Karnavian menyebut jadwal pelantikan Kada yang tak bersengketa di MK akan mundur dari jadwal semula 6 Februari 2025.

Tito mengatakan pelantikan Kada yang tak bersengketa akan digabung dengan Kada hasil putusan sela atau dismissal di MK.

"Yang 6 Februari karena disatukan dengan nonsengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan."

"Kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1) petang.

Tito mengatakan mundurnya jadwal itu lantaran MK akan mempercepat putusan sela dalam gugatan Pilkada 2024.

Tito mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar pelantikan Kada dapat digelar secara efisien.

Nantinya Prabowo yang akan menetapkan tanggal pelantikan tersebut.

Baca juga: Pilkada Morotai 2024: Pendukung Paslon Rusli-Rio Konvoi Kemenangan Ron Kota Daruba

Meski begitu, Tito membuka peluang pelantikan Kada tersebut bisa digelar pada pertengahan bulan ini.

"Jadi Presiden yang menentukan jadwalnya. Dan saya menyampaikan exercise-nya. Ya kira-kira 18, 19, 20 Februari, kira-kira gitu."

"Dan kemudian tanggal yang dipilih beliau yang mana, ya nanti saya masih menunggu, "kata Tito. (*)