BPKP Maluku Utara Dorong Penguatan Manajemen Risiko di BUMD Hingga BLUD

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menggelar Workshop Penguatan Manajemen Risiko pada BUMD, BLU, dan BLUD.

Workshop yang digelar di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara itu, dilakukan selama dua hari, mulai Rabu (12/2/2025) hingga Kamis (13/2/2025).

Workshop bertajuk 'Penguatan Manajemen Risiko pada BUMD dan BLU/BLUD untuk Kontribusi Optimal dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah' ini, diikuti oleh 13 BUMD, 2 BLU, dan 5 BLUD.

Baca juga: Warga Bobo Halmahera Selatan Minta PT IMS Tuntaskan Tapal Batas Sebelum Beroperasi

Narasumber dalam kegiatan ini meliputi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara (AN) Fakhri Kardina, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Yoseph Recky Cossano, Auditor Muda Nugraha Setyawidaputra, Auditor Muda Mafrukh Ramdhani, dan Ketua IAI Provinsi Maluku Utara Irfan Zamzam.

Workshop ini mencakup berbagai materi, termasuk penerapan manajemen risiko, kapabilitas SPI, serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Selain itu, Ketua IAI Maluku Utara juga menyampaikan Sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) .

Kepala BPKP Maluku Utara Tri Wibowo mengapresiasi kehadiran pimpinan BUMD, BLU, dan BLUD yang mengikuti workshop.

Ia menekankan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas manajemen risiko serta kapabilitas Satuan Pengendalian Intern (SPI) di BUMD, BLU, dan BLUD di Maluku Utara, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara, Fakhri Kardina , menjelaskan bahwa tugas dan fungsi BPKP dalam memberikan jaminan dan konsultasi , termasuk konsultansi manajemen risiko bagi BUMN/BUMD, BLU, dan BLUD.

Baca juga: Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba Resmikan Gedung Saruma Unkhair Ternate

Ia memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja serta maraknya praktik penipuan di institusi tersebut, seperti kelemahan tata kelola, pengelolaan risiko yang kurang baik, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi.

Fakhri menegaskan, penerapan GRC yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam aspek keuangan, operasional, dan administrasi.

"Implementasi GRC yang efektif akan berdampak pada peningkatan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional, perolehan laba yang optimal, serta peningkatan daya saing," tandasnya. (*)