DPRD Minta PUPR Konsisten dengan Proyek Jalan Trans Lalubi Halmahera Selatan

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Anggota Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Masdar Mansur mengatakan tahun ini pemerintah daerah telah menganggarkan pembangunan jalan Trans Lalubi di Kecamatan Gane Timur.

Bahkan menurut Masdar, proses tender pembangunan jalan itu telah selesai dilakukan.

Meski begitu, Masdar belum memastikan berapa banyak anggaran dan volume pekerjaan jalan Trans Lalubi.

"Saya sudah cek di LPSE, perencanannya sudah tayang. Kalau sudah tayang, berarti tidak lama lagi dikerjakan, "katanya, Selasa (26/2/2025).

Baca juga: Polda Maluku Utara Proses Hukum Kasus Pejabat Polisi di Taliabu

Meski begitu, politisi PDI P ini meminta Dinas PUPR harus konsisten melaksanakan pembangunan jalan Trans Lalubi yang menghubungkan wilayah Gane Barat Selatan.

Pasalnya saat ini ada proses pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

"Saya koordinasikan lagi dengan Dinas PUPR. Saya juga mengawal ini dan meminta Dinas PUPR lebih konsisten karena sudah dianggarkan, "imbuhnya.

Karenanya ia mengimbau kepada masyarakat yang bermukim di Trans Lalubi, agar turut mengawal rencana pembangunan jalan ini dan melaporkan ke DPRD untuk turun melakukan peninjauan.

Dia juga menegaskan bahwa jalan Trans Lalubi merupakan akses utama masayarakat Kecamatan Gane Timur dan Gane Barat Selatan, sehingga harus diseriusi.

"Dinas PUPR harus seriusi, karena ini kebutuhan masyarakat. Ini akses yang sangat penting jadi harus dibangun kalau sudah dianggarkan, "tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kecamatan Gane Timur Asrul Lamunu meminta pemerintah daerah memperhatikan jalan Trans Lalubi sebagai sarana utama penopang perekonomian masyarakat setempat.

Sebab di sepanjang ruas jalan tersebut, belum tersentuh infrastruktur sejak jalan itu dibuka 25 tahun lalu.

Baca juga: Ini Tanggapan Akademisi Unkhair Ternate Soal Pengangkatan Staf Khusus Kepala Daerah

Imbasnya, masyarakat kesulitan melintasi karena sering digenangi jika turun hujan, dan berdebu ketika musim panas.

"Dari tahun 1992 saat program transmigrasi oleh Presiden Soeharto hingga Presiden Prabowo Subianto, masyarakat belum menikmati sarana infrastruktur jalan dengan baik, "katanya, Senin (24/2/2025).

"Wilayah Transmigrasi punya potensi alam dan lumbung pertanian yang seharusnya diberangi dengan fasilitas infrastruktur jalan layak, "ungkapnya. (*)