Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemkab Halmahera Selatan

DPRD Halmahera Selatan Minta Bassam-Helmi Tuntaskan Sejumlah Proyek Strategis

Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan terpilih harus mencari solusi penyelesaian beberapa proyek strategis dalam program 100 hari kerja

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com
KEBIJAKAN: Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Muslim Hi Rakib saat memberikan keterangannya kepada awak media, Minggu (29/10/2023). Pihaknya meminta kepala daerah yang baru saja terpilih untuk tuntas sejumlah proyek strategis 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Muslim Hi Rakib menyoroti sejumlah paket proyek strategis yang dikerjakan dari 2023 namun hingga ini belum rampung.

Sejumlah paket proyek tersebut adalah jalan hotmix dan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Pulau Makian.

Ada juga Sekolah Terpadu di Kecamatan Bacan, serta Pembangunan dan Penataan Kawasan Strategis Ekonomi di Kecamatan Bacan, Bacan Selatan dan Bacan Timur.

Muslim meminta kepada Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin (Bassam-Helmi) selaku Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan 2025-2030 harus mencari solusi penyelesaian beberapa proyek itu dalam program 100 hari kerja mereka.

Baca juga: PLN Bacan Halmahera Selatan Gencar Pangkas Pohon demi Stabilitas Listrik saat Ramadan 2025

Jika tidak, menurut dia, maka akan memberi tekanan fiskal daerah pada tahun berikutnya.

Apalagi, anggaran yang digelontorkan untuk beberapa proyek strategis itu nilainya tidak main-main.

"Minimal di tahun pertama itu sudah diselseikan, sehingga tidak menjadi beban APBD berikutnya."

"Untuk multiyears saja, anggaran (tahun 2025) untuk bayar utang kita, itu Rp72 miliar. Ini nilai yang besar, "ujar Muslim, Kamis (27/2/2025).

Politisi PKB ini juga mengatakan, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat kuat, dari total APBD 2025 yang mencapai Rp 2 triliun lebih.

Sementara uang yang dihasilkan daerah melalui pajak dan retribusi, hanya Rp250 miliar.

Oleh sebab itu, Muslim menekankan harus ada penggenjotan PAD di tengah kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan efesiensi anggaran.

Baca juga: Tak Capai Target, Tahun Ini Retribusi Sampah DLH Halmahera Selatan Hanya Rp 150 Juta

"Dari total Rp 2 trilun lebih itu semuanya transfer pusat. Sekarang yang dilakukan efesiensi baru DAK dan DAU Spesifik Grant. Ini kalau disentuh semua, kita akan kolaps."

"Oleh karena itu, pemerintahan ke depan harus lebih fokus pada PAD, itu yang paling penting."

"Karena untuk mengukur keberhasilan semua pemerintahan atau tidak, ada di PAD, "tandas Muslim Hi Rakib. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved