Sherly Laos di Program 100 Hari Pertama: SMA, SMK dan SLB Negeri se-Maluku Utara Gratis

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Iuran bulanan gratis untuk seluruh SMA, SMK dan SLB di Maluku Utara jadi program Gubernur Sherly Laos di 100 hari pertamnya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sherly Laos pada pidato politik perdananya di Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Kamis (6/3/2025).

Pidato politik perdana itu disampaikan Sherly Laos, didampingi Wakil Sarbin Sehe pada acara Serah Terima Jabatan (Sertijab).

Baca juga: Gubernur Maluku Utara Gelar Pasar Murah Selama Safari Ramadan 2025

Pada akhir pidatonya, Sherly Laos menegaskan bahwa penerapan pendidikan gratis menjadi program dirinya bersama Sarbin Sehe di 100 hari pertama.

Sherly Laos bahkan telah memberi perintah langsung ke Plt Kadindikbud Maluku Utara Abubakar Abdullah, untuk memastikan penerapan program tersebut.

"Kemarin saya telah memerintahkan Plt Kepala Dinas Pendidikan untuk memastikan program 100 hari pertama, sekolah gratis bisa kita mulai terapkan,"

"Minimal di sekolah negeri, tidak ada lagi pungutan iuran di SMA, SMK dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara,"

Di tengah-tengah pidatonya, Sherly Laos mengkonfirmasi langsung ke Plt Kadindikbud Maluku Utara Abubakar Abdullah, terkait penerapan program tersebut.

Gubernur menutup pidato politik perdananya it dengan dua pantun dengan bunyi seperti tanda dimulainya Pemerintahan Sherly - Sarbin.

Dua pantun tersebut berbunyi:

Jalan-jalan ke Morotai,
mampir ke daruba untuk belanja
Habis dilantik jangan santai,
Sudah saatnya bekerja!

Beli ikan di pasar gotowasi,
ditawar murah sama si Bob
Kalau ada yang mau coba korupsi,
siap-siap saya non-job! 

Adapun acara sertijab ini dihadiri oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.

Lalu Forkopimda, Bupati dan Wali Kota se-Maluku Utara, Pejabat Pemprov, Ketua Parpol, akademisi serta tokoh masyarakat lainnya.

Pemprov Malut Tanggung Iuran Bulanan SMA, SMK dan SLB, Berapa Besarannya?

Tanggungan iuran bulanan untuk seluruh siswa SMA, SMK dan SLB di Maluku Utara akan ditanggung Pemprov yang bersumber dari APBD.