Program Pendidikan Gratis di Maluku Utara, Ade Ismail : Bantu Ringankan Beban Ekonomi Masyarakat

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Dr. Ade Ismail menilai kebijakan pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos dan Sarbin Sehe, merupakan langkah maju menyiapkan generasi masa depan. 

Pendidikan gratis yang dimaksud adalah penghapusan seluruh biaya sekolah, sehingga siswa tidak lagi dikenakan iuran dalam bentuk apapun.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara akan mengalokasikan APBD secara bertahap untuk mendukung program ini.

Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka Semester 2 Halaman 222, Materi Ilmu Kalam

Program ini akan menjangkau 226 SMA, 151 SMK, dan 28 SLB, dengan total jumlah siswa sekitar 63.000 orang.  

Menurut Ade Ismail, kebijakan ini merupakan respons terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih terjangkau. Di mana selama ini pembiayaan sekolah masih mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta iuran dari masyarakat.

"Sebagai bentuk dukungan, Dinas Pendidikan Maluku Utara telah menyusun skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah," katanya, Senin (10/3/2025).

Secara sosial dan ekonomi, lanjut Ade Ismail, kebijakan ini memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Meskipun bagi sebagian keluarga biaya pendidikan Rp50.000 hingga Rp200.000 per bulan dianggap tidak membebani, namun berbeda bagi keluarga kurang mampu yang harus menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk biaya pendidikan anak-anak.

Jika ditelaah lebih dalam, Ade Ismail menuturkan, kebijakan ini memiliki lima manfaat utama yakni meringankan beban ekonomi , meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh siswa di jenjang SMA, SMK, dan SLB, angka Partisipasi Murni (APM) sekolah menengah diperkirakan meningkat dari 65,75 persen pada tahun 2023.

Kemudian menyiapkan SDM unggul yang mampu bersaing di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, menekan angka kemiskinan, dan memberdayakan generasi muda dengan keterampilan dan wawasan yang lebih luas.  

"Kebijakan pendidikan gratis ini tentu akan menghadapi berbagai tantangan dan perdebatan. Salah satu isu utama adalah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan akibat hilangnya kontribusi dana dari masyarakat."

"Selain itu fasilitas sekolah yang belum merata dan kurangnya tenaga pengajar berkualitas juga menjadi perhatian utama," ungkapnya.

Ade Ismail mengatakan, untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu menetapkan regulasi yang tidak hanya berfokus pada pengawasan anggaran, tetapi juga pada peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Ade Ismail, beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu melibatkan perguruan tinggi atau lembaga independen dalam mengawasi dan mengaudit kualitas pendidikan, meningkatkan ketersediaan sarana belajar yang sesuai standar dan melaksanakan pelatihan intensif bagi guru, serta mengatasi kekurangan guru produktif di SMK.

Baca juga: Antam Stagnan Sejak Sabtu, UBS? Ini Harga dan Buyback di Pegadaian Senin 10 Maret 2025

"Jika diimplementasikan dengan baik, kebijakan gratis, terjangkau, dan bermutu ini dapat menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia," tuturnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan Gubernur ini wajib dijalankan tanpa pengecualian demi kepentingan masyarakat.  

"Fluktuasi antara pendidikan gratis dan jaminan mutu akan dijaga keseimbangannya. Pendidikan gratis tidak boleh identik dengan penurunan kualitas. Oleh karena itu, monitoring berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa dana pendidikan gratis dari APBD tepat sasaran,"ujarnya. (*)