Tekan Inflasi, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Dorong Program Swasembada Pangan

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara bersama Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara menggelar Rapat Tingkat Tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) . 

Rapat ini berlangsung pada Jumat (21/3/2025) di lantai 2 Hotel Sahid Bella, Ternate, dengan pembahasan 'Penguatan Kemandirian Pangan untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Ekonomi Daerah'.

Rapat TPID dan TP2DD dipimpin Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, didampingi Sekprov Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, dan Kepala BI Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan.

Baca juga: Selundupkan Cap Tikus ke Mobil Muatan Pisang, IRT Asal Halmahera Barat Diringkus Polisi

Turut hadir Bupati Halmahera Selatan, Sekda Morotai, Asisten II Halmahera Tengah, Asisten II Halmahera Utara, Sekkot Ternate, Kepala BPS Malut, Pimpinan OPD terkait, serta perwakilan TPID dari 8 kabupaten/kota .

Sherly Laos menegaskan bahwa inti dari pertemuan ini adalah pengendalian inflasi daerah serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah.

Menurut Sherly Laos, Maluku Utara sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, dengan komoditas utama yang juga menjadi penyumbang inflasi yakni ikan, beras, sayuran dan rempah, serta daging ayam dan sapi.

“Satu-satunya solusi jangka panjang untuk mengendalikan harga bahan baku yang tinggi adalah swasembada pangan."

"Maluku Utara harus memiliki ketahanan pangan sendiri. Oleh karena itu, kita harus memiliki roadmap yang jelas untuk lima tahun ke depan,” tegas Sherly Laos.

Lebih lanjut, Sherly Laos menyampaikan bahwa rencana swasembada pangan ini akan dibahas lebih rinci dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama 10 kepala daerah di Maluku Utara.

Sementara poin-poin penting program swasembada pangan akan dimasukkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) masing-masing wilayah .

“Pada akhir April nanti, Mendagri akan mengadakan Rakor dengan seluruh kepala daerah di Maluku Utara. Dalam kesempatan tersebut, kita akan memperhatikan langkah konkret memperkuat ketahanan pangan di daerah ini,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan tentang implementasi program makanan bergizi gratis sesuai dengan Arahan Presiden RI.

Sherly menegaskan bahwa stabilitas pasokan dan harga bahan baku di Maluku Utara harus lebih terjangkau.

“Kita memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, serta tenaga kerja yang masih ekonomis. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari 10 kabupaten/kota untuk mengoptimalkan potensi ini,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat terpilih sebagai percontohan program swasembada pangan.