Utang BPJS Halut akan Dibayar, Gubernur Malut Sherly Laos: Layanan Kesehatan Gratis adalah Komitmen

TRIBUNTERNATE.COM, TOBELO - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyatakan komitmennya untuk melunasi utang DBH Provinsi untuk pembayaran utang BPJS Halmahera Utara.

Hal ini disampaikan Sherly Laos pada acara Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara di Tobelo, Maluku Utara, Senin (24/3/2025).

Sejalan dengan komitmen Pemerintahan Sherly Laos - Sarbin Sehe untuk menyediakan layanan kesehatan gratis.

Baca juga: Sherly Laos Bareng Kapolda Malut Blusukan ke Pasar Higienis Ternate: Pastikan Tak Ada Timbun Sembako

Salah satunya dengan melunasi utang BPJS Halmahera Utara saat ini sebesar Rp 22 miliar, agar Masyarakat bisa kembali menggunakan layanan kesehatan tersebut.

Di hadapan ribuan tamu undangan termasuk Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tersebut, Sherly Laos janji akan melakukan pembayaran utang DBH 2023, dan digunakan untuk membayar BPJS Halut.

"Halmahera Utara curhatnya katanya defisit 200 miliar ya, Provinsi defisitnya 998 miliar.  Tetapi, apapun itu dapat diselesaikan jika dikomunikasikan dengan baik," 

"Tapi kemarin saya juga sudah bertemu dengan om Pance, dan saya juga berdiskusi dengan pak Bupati (Piet Hein) secara garis besar, saya berkomitmen untuk melunasi utang DBH Provinsi tahun 2023 sebanyak 11 miliar,"

"Tapi kemudian saya juga minta komitmen bahwa 11 miliar itu dibayar langsung hutang BPJS Halmahera Utara saat ini sebesar 22 miliar, dan berkomunikasi dengan BPJS Maluku Utara untuk bisa segera mengaktifkan BPJS-nya,"

"Sehingga seluruh Masyarakat Halmahera Utara bisa menggunakan fasilitas BPJS lagi, dan bulanannya mohon tidak dihutang lagi, dibayarkan on time,"

"Jadi di sini ada mungkin ribuan menjadi saksi ya, jadi ketika provinsi melakukan pembayaran hutang DBH 2023 diharapkan dipakai untuk melunasi hutang BPJS dari Halmahera Utara," 

"Dan harapannya mudah-mudahan bulan depan, mungkin bulan Mei BPJS Halmahera Utara bisa aktif kembali, jadi whatsapp saya dan whatsapp Pak Bupati tra ponong (tidak penuh) dengan dorang (mereka) yang tanya BPJS ya, berarti BPJS dianggap selesai." ujar Sherly Laos, dikutip melalui unggahan video kegiatannya di Instagram @s_tjo.

SEMUA MASALAH ADA SOLUSINYA …

Semua masalah pasti ada solusinya—asal komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik.
Terima kasih atas komitmen Pak Bupati Halut, pengertian dari Kantor Wilayah BPJS Malut, kesabaran para tenaga medis, dan kepercayaan masyarakat Halut dan Halbar.

Tugas Pemprov Maluku Utara adalah menyatukan semua pihak, mengkoordinasikan langkah demi satu tujuan: meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau layanan kesehatan gratis adalah salah satu prioritas utama program kami. Dikutip pada Jumat (28/3/2025).

Sherly Laos Blusukan ke Pasar Bahari Berkesan Ternate

Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Waris Agono bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Laos tinjau Pasar Higienis Bahari Berkesan Ternate, Kamis (27/3/2025).

Kegiatan ini sebagai upaya untuk mengecek stabilitas bahan pokok (Bapok) jelang Lebaran 2025.

Ikut dihadiri sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku Utara dan Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto.

Perihal kunjungan dbenarkan Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Bambang Suharyono.

"Kapolda ke pasar untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat."

"Sekaligus mendengar langsung keluhan para pedagang dan pembeli di sana, "kata Bambang.

Di pasar, Kapolda dan Gubernur berkeliling, berdialog dengan para pedagang dan meninjau harga berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, sayur-mayur serta lainnya.

"Kami ingin memastikan agar harga tetap stabil, sehingga masyarakat tidak terbebani."

"Selain itu, keamanan dan kenyamanan dalam setiap transaksi jual beli juga menjadi perhatian, "katanya.

Peninjauan juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan rumah tangga, di tengah dinamika harga pasar yang kerap berubah.

"Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan kestabilan harga bahan pokok di Maluku Utara tetap terjaga."

"Serta terjalin hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat, "pungkasnya. (*)