Pemkab Halmahera Selatan
NasDem Dorong Bassam-Helmi Tata Pendidikan Halmahera Selatan, Akmal: Pungutan Dihilangkan
"Harus ditata oleh Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, jangan sampai kualitas layanan pendidikan kita semakin terpuruk, "kata Akmal Ibrahim
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua DPD Partai NasDem Halmahera Selatan, Maluku Utara Akmal Ibrahim menilai pengelolaan setiap sekolah negeri (SD dan SMP) sejauh ini masih luput dari harapan masyarakat.
Menurut dia, ada banyak problem pendidikan yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Mulai dari infrastruktur sekolah, sarana dan prasarana, hingga database guru.
Akmal menyebut, hal ini penting dilakukan penataan agar kualitas pendidikan di Halmahera Selatan bisa meningkat.
"Bayangkan saja, ada sekolah yang ruang kelasnya tidak sesuai dengan jumlah siswa, ada yang sebaliknya."
Baca juga: DAK Kosong, PUPR Morotai Tetap Bangun Talud, Gorong-gorong dan Drainase Via APBD
"Kemudian penempatan guru juga tak sesuai, banyak difokuskan ke Bacan, "ujarnya, Rabu (9/4/2025).
"Saya kira ini harus ditata oleh Dinas Pendidikan, jangan sampai kualitas layanan pendidikan kita semakin terpuruk."
"Kakau terpuruk, maka berpengaruh pada pertumbuhan SDM anak-anak kita, "sambungnya.
NasDem selaku partai pengusung Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin (Bassam-Helmi) yang memenangkan Pilkada Halmahera Selatan 2024 akan mendorong untuk fokus menata pendidikan dengan baik.
Salah satunya melakukan penempatan tenaga guru sesuai kebutuhan sekolah.
Sebab, masih banyak sekolah yang berada di desa-desa terpencil, minim tenaga guru bersatus PNS.
Selain itu, Akmal juga menyatakan NasDem bakal mendorong Bassam-Helmi untuk menghilangkan segala pungutan yang berlaku di sekolah, baik itu SPP dan biaya atribut.
"Hilangkan segala pungutan, sekolah-sekolah haru tak ada lagi SPP serta biaya sarana dan prasarana lainnya. Apa gunanya dana BOS, kalau biaya seperti itu masih diberlakukan."
"Kemudian kan Dinas Pendidikan itu OPD yang mengelola anggaran terbanyak. Di mandatory spending, anggaran yang harus dialokasikan untuk pendidikan harus 20 persen, lebih pun bisa, "jelasnya.
Baca juga: Dispar Morotai Tetap Kembangkan Potensi Wisata Meski Tak Kecipratan DAK 2025
Mantan Ketua DPRD Halmahera Selatan ini juga berharap Bassam-Helmi lebih tegas terhadap para Kepala Sekolah (Kepsek) SD dan SMP yang meninggalkan tugas lebih dari satu bulan.
Hal ini dilakukan, agar para Kepsek fokus terhadap pengembangan mutu siswa dan guru.
"Kalau ada Kepsek yang tidak bertugas langsung dievaluasi dan dicopot. Kemudian orang-orang yang ditempatkan sebagai Kepesek, harus berkompeten dan memenuhi syarat, "tandas Akmal. (*)
| Halmahera Selatan 116 Kali Dilanda Bencana Alam Periode Januari-Oktober 2025: 18.761 Jiwa Terdampak |
|
|---|
| Ada 9 Ribu Lebih Anak Putus Sekolah di Halmahera Selatan, Dinas Pendidikan Kolaborasi dengan PKBM |
|
|---|
| Didemo Warga Terkait Jalan Tabangame-Wayaua, Bupati Halmahera Selatan Bilang Begini |
|
|---|
| Belanja Pegawai Pemkab Halmahera Selatan 2026 Capai Rp 700 Miliar Lebih |
|
|---|
| Pemkab Halmahera Selatan Siapkan Ratusan Juta untuk Bantu Mahasiswa Kurang Mampu Selesaikan Studi |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.