Merlisa Marsaoly Pertanyakan 'Tim Belakang Layar' yang Diduga Ikut Susun Skema Efisiensi APBD Malut

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Pimpinan DPRD dan TPAD Pemprov Maluku Utara menggelar rapat bersama di kantor DPRD Sofifi, Kamis (10/4/2025).

Amatan Tribunternate.com, rapat tersebut diwarnai dengan sejumlah pertanyaan dari Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Merlisa Marsaoly.

Dalam forum yang dihadiri Samsudin  A Kadir selaku Ketua TPAD itu, Merlisa secara terbuka mengungkapkan kecurigaannya terhadap keberadaan 'tim belakang layar' yang dinilai ikut menyusun dan mengatur efisiensi APBD.

Baca juga: Semua Kalangan Bisa Berkuliah di Unipas Morotai

Dengan nada serius, Merlisa mempertanyakan siapa pihak yang menyusun skema efisiensi anggaran selama ini.

"Kalau memang ada tim tersendiri yang menyusun efisiensi, berarti bukan TAPD yang menyusun itu. Padahal, kalau ada program baru atau efisiensi anggaran, seharusnya ada surat pemberitahuan resmi dari pemerintah kepada DPRD agar kami juga tahu dan terlibat," tegas Merlisa.

Merlisa mengungkapkan, DPRD, khususnya Komisi III sebagai mitra teknis, tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait program-program yang mengalami pemangkasan anggaran.

"Setiap perubahan anggaran yang telah disepakati dalam APBD, jika mengalami penyesuaian, seharusnya disampaikan melalui surat resmi kepada pimpinan DPRD. Tapi sampai hari ini, kami di Komisi III tidak mengetahui secara pasti program mana saja yang terkena efisiensi," lanjutnya.

Merlisa menilai, situasi ini sebagai pertanda adanya krisis komunikasi antara eksekutif dan legislatif di bawah pemerintahan baru. Bahkan sebagai Ketua Komisi III, ia mengaku tak memiliki informasi rinci mengenai program yang dipangkas.

Baca juga: Pandopo Baru Milik Pemkab Jadi Venue Upacara HUT ke 22 Halmahera Timur

"Ini baru pertama kali saya mengalami situasi seperti ini selama menjabat sebagai anggota DPRD. Saya benar-benar tidak tahu anggarannya. Ini bukan pola kemitraan yang sehat," ungkapnya dengan nada kecewa.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun kemitraan sejajar antara DPRD dan Pemprov agar pemerintahan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.

"Kita harus jalankan fungsi pengawasan dengan maksimal. Agar lima tahun ke depan kita bisa bekerja sama secara sehat dan produktif bersama gubernur yang baru," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa buruknya komunikasi dapat menimbulkan kebijakan yang tidak sinkron dengan kondisi lapangan.

Merlisa mendorong agar koordinasi antara DPRD, Gubernur, dan Sekretaris Daerah diperkuat demi menjaga keutuhan informasi yang disampaikan kepada publik.

"Saya harap komunikasi antara pimpinan DPRD dengan gubernur dan jajarannya, termasuk Sekda, bisa dibangun lebih baik. Agar informasi tidak simpang siur dan bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Menutup pernyataannya, politisi PDI-P ini mengingatkan bahwa penyusunan kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan laporan digital atau aduan online. Menurutnya, anggota DPRD secara rutin turun ke lapangan dan menerima laporan langsung dari masyarakat.

Baca juga: Ini Jadwal Kapal Pelni Rute Ternate ke Ambon di April 2025, Harga Serta Link Beli Tiket