Pemkab Halmahera Selatan Diminta Jangan Pangkas Anggaran DP3AKB

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara diminta agar tidak memangkas anggaran yang melekat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berenacana (DP3AKB).

Anggaran ini penting dipertahankan karena dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pendampingan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

"Saya dari Komisi III minta anggaran 2025 yang dialokasikan untuk kegiatan pencegahan kekerasan perempuan dan anak di DP3AKB jangan di geser dalam efisiensi anggaran."

"Kalau sudah dilakukan efisiensi, harap untuk dikembalikan agar anggaran itu bisa digunakan semaksimal mungkin, "pinta Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan Safri Talib, Kamis (10/4/2025).

Baca juga: PSU Pilkada Taliabu 2024: Kuasa Hukum Paslon Citra Mus-Utuh Resmi Ajukan Sengketa ke MK

Poltisi PKB itu juga mengungkapkan bahwa ada dua kegiatan di DP3AKB yang anggarannya dipangkas.

Dua kegiatan tersebut adalah pensampingan dan sosialisasi bidang PPA dengan nilai anggaran sebanyak Rp 1,2 miliar lebih.

"Kalau dijelaskan Kadis DP3AKB dalam rapat bersama kami, efisiensi ada kurang lebih Rp 1,2 miliar."

"Itu termasuk anggaran untuk pendampingan dan sosialisi terkait program di bidang PPA, "tandasnya.

Baca juga: Pemakangkasan Anggaran Perjadin OPD di Halmahera Selatan Capai Rp30 Miliar Lebih

Menanggapi permintaan tersebut, Sekkab Halmahera Selatan Safiun Radjulan mengatakan pihak akan mengkaji kembali pemangkasan anggaran yang melekat di DP3AKB.

Dia juga mengklaim, Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba telah meminta pemangkasan anggaran kegiatan terkait pencegahan dan pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak dipertimbangkan kembali.

"Jadi di DP3AKAB kita akan pertimbangkan lagi. Karena pembentukan Satgas pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, butuh anggaran, "ungkapnya. (*)