Ikuti Konferensi Pers Menteri Hukum, Kemenkum Malut Siap Optimalkan Capaian Kinerja

TRIBUNTERNATE.COM– Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir, bersama Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum Chusni Thamrin, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Zulfahmi, dan seluruh jajaran mengikuti Konferensi Pers bertajuk “Capaian Kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual”. 

“Konferensi pers ini menjadi refleksi sekaligus motivasi bagi jajaran Kanwil Kemenkum Malut untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, khususnya pelayanan publik,” ujar Budi Argap Situngkir secara virtual dari Jakarta, Selasa (15/4). 

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa konferensi pers tersebut sebagai komitmen jajarannya menciptakan birokrasi yang terbuka, transparan dan profesional.

Baca juga: Jabat Kapolsek Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Segini Harta Kekayaan Iptu Mirna Oramali

“Kementerian Hukum harus bertransformasi menjadi kementerian yang transparan, terbuka, karena itu publik wajib mengetahui capaian kinerja dari semua program yang kami laksanakan. Terutama terkait dengan pelayanan hukum,” ujar Supratman secara langsung di Jakarta, yang disaksikan secara live melalui youtube Kemenkum RI, Selasa (15/4).

Pada tahun 2025, ia memaparkan, terdapat 8 RUU (Rancangan Undang-undangan) prioritas nasional dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang masuk dalam program legislasi nasional.

Di bidang layanan administrasi hukum umum, terdapat 2,9 juta permohonan layanan, dengan tingkat penyelesaian 99,57 persen.

“Termasuk di antaranya menyangkut naturalisasi atlet sepakbola. Ini untuk mendukung cita-cita kita untuk masuk Piala Dunia. Kementerian Hukum memiliki tusi dalam naturalisasi,” ujarnya saat didampingi Wamenkum, Edward O.S. Hiariej, Sekjen Nico Afinta, dan Irjen Reynhard, dan pimpinan tinggi Kemenkum. 

Supratman juga mengapresiasi capaian kinerja di bidang kekayaan intelektual. Di mana Indonesia tertinggi dalam permohonan merek dan paten.

“Itu artinya ada kesadaran dari pelaku usaha dan industri terkait pelindungan KI. Ini kabar baik dalam upaya mendorong pelindungan KI di Indonesia,” terangnya.

Kemudian untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses hukum, BPHN tahun 2025 menargetkan 7.000 pos bantuan hukum.

Saat ini per Maret 2025, terdapat 1.764 terdapat pos bankum di Indonesia. 2.157 kades/lurah ikut dalam ajang Peacemaker Justice Award. Terdapat 658.361 dokumen hukum terintegrasi dalam JDIHN. 

Kemenkum juga menyediakan jurnal ilmiah sebagai wadah mengembangkan pengetahuan di bidang hukum bagi masyarakat. 

“Survei kualitas pelayanan masyarakat dan survei persepsi korupsi atas layanan hukum juga dilakukan secara berkala, dengan hasil masyarakat dan publik menilai bahwa pelayanan Kementerian Hukum sangat baik,” lanjutnya. 

Supratman Andi Agtas juga menyampaikan berbagai inovasi pada Unit Eselon I Kemenkum dalam memudahkan layanan hukum bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekjen Nico Afinta memaparkan kebijakan pengadaan CPNS dan PPPK, serta merit sistem di lingkungan Kementerian Hukum.

Baca juga: Berikut Langkah Pencegahan Meninggal Tak Wajar Menurut Psikolog Klinis RSUD Ternate Edlin Juliani