3 Berita Populer Malut: Kekayaan Ipda Fatmawati Sukur - Ancaman Sherly Laos ke Pejabat Bermasalah

TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Berikut 3 berita populer Maluku Utara yang banyak dibaca di website TribunTernate.com, Rabu (16/4/2025).

Diantaranya ada berita jejak karier dan harta kekayaan Ipda Fatmawati Sukur, Kanit 1 Satnarkoba Polres Ternate.

Lalu berita buah pikir Muhajirin Bailussy soal pembentukan Tim Percepatan Pembangunan oleh Pemprov Maluku Utara.

Baca juga: DPRD Maluku Utara Temukan Pungutan dalam Pelaksanaan UKK SMK Negeri 5 Ternate

Baca juga: Segini Kekayaan Mudafir Hi. Lambutu, Direktur Pengawasan BUMD Perdana Cipta Mandiri Halmahera Timur

Hingga berita Gubernur Maluku Utara Sherly Laos ancam non job Pejabat yang bermasalah.

Simak selengkapnya.

1. Jejak Karier dan Kekayaan Ipda Fatmawati Sukur

Ipda Fatmawati Sukur merupakan polwan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan ke-51 tahun 2022.

Selama menjabat Kanit 1 Satnarkoba Polres Ternate, Ipda Fatmawati Sukur berhasil ungkap puluhan pelaku peredaran narkoba.

Ipda Fatmawati Sukur merupakan istri dari Ipda Suherlin yang saat ini jabat Kapolsek Oba Utara.

Baca selengkapnya di sini.

2. Kata Muhajirin Bailussy soal Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Malut

Fraksi PKB DPRD Maluku Utara menyikapi rencana pembentukan Tim Percepatan Pembangunan oleh Pemprov Maluku Utara.

Olehnya karena itu, fraksi ini menyuarakan pandangan strategis. Di mana Gubernur Maluku Utara Sherly Laos diminta fokus memaksimalkan potensi yang sudah ada di lingkup birokrasi ketimbang membentuk tim baru.

Ketua Fraksi PKB DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailussy menyampaikan bahwa efisiensi APBD 2025 sangat penting, namun perlu dilakukan dengan pendekatan yang bijak dan hemat anggaran.

Baca selengkapnya di sini.

3. Sherly Laos Ancam Non Job Pejabat yang Bermasalah

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan akan non job pejabat yang bermasalah.

Hal tersebut ditegaskan orang nomor satu saat rapat intermeting dengan Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara dan pimpinan OPD di Ternate.

"Untuk OPD yang bermasalah pak Sekprov saya bole minta izin untuk non job sementara, untuk mereka (OPD yang bermasalah) fokus menyelesaikan yang ada, lalu pejabat yang baru melanjutkan tugas yang ada saat ini," ucap Maluku Utara.

Baca selengkapnya di sini.