Buah Pikir Muhajirin Bailussy Soal Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Fraksi PKB DPRD Maluku Utara menyikapi rencana pembentukan Tim Percepatan Pembangunan oleh Pemprov Maluku Utara.

Olehnya karena itu, fraksi ini menyuarakan pandangan strategis. Di mana Gubernur Maluku Utara Sherly Laos diminta fokus memaksimalkan potensi yang sudah ada di lingkup birokrasi ketimbang membentuk tim baru.

Ketua Fraksi PKB DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailussy menyampaikan bahwa efisiensi APBD 2025 sangat penting, namun perlu dilakukan dengan pendekatan yang bijak dan hemat anggaran.

"Kami menyarankan ibu Gubernur cukup memanfaatkan perangkat daerah yang ada, bahkan bisa melibatkan mereka dalam forum-forum konsultatif sebelum mengambil kebijakan penting, "tegas Muhajirin, Selasa (15/4/2025).

Baca juga: Stereck Coffee Hadir di Kantor Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba Pembeli Pertama

Muhajirin menilai, banyak ide dan gagasan strategis bisa digali dari mantan pejabat berpengalaman serta kalangan akademisi.

Mereka bisa diundang sebagai mitra diskusi, tanpa harus membentuk struktur baru yang berpotensi membebani anggaran.

"Percepatan pembangunan tidak selalu harus dibarengi pembentukan tim baru. Potensi birokrasi kita kuat, tinggal dimaksimalkan, "tambahnya.

Ia juga menyebut, kalangan legislatif siap berkontribusi. Fraksi PKB bahkan membuka ruang diskusi intensif antara eksekutif dan legislatif demi menyukseskan agenda pembangunan Maluku Utara.

Fraksi PKB mendorong agar kampus-kampus lokal dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Peran para akademisi dianggap sangat penting untuk memberi masukan objektif berbasis kajian.

"Ibu Gubernur sebaiknya membuka ruang dialog strategis dengan akademisi kampus lokal."

"Diskusi ini penting untuk mengawal arah kebijakan agar sesuai kebutuhan riil masyarakat, "ujar Muhajirin.

Baca juga: Pelantikan Pengurus TP PKK Halmahera Timur Masa Bakti 2025-2030

Pihaknya secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah harus lebih selektif dalam menggunakan instrumen percepatan, agar tidak tumpang tindih dan tetap efisien.

Prinsip transparansi, kolaborasi, dan pemanfaatan SDM internal disebut sebagai kunci dalam mengawal pembangunan Malut yang lebih cepat dan tepat sasaran.

"Pernyataan kami ini menjadi penyeimbang penting di tengah dinamika kebijakan percepatan pembangunan, agar tidak melenceng dari prinsip efisiensi dan partisipasi luas, "tandas Muhajirin. (*)