DPRD Maluku Utara Temukan Pungutan dalam Pelaksanaan UKK SMK Negeri 5 Ternate

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Komisi IV DPRD Maluku Utara menemukan adanya pungutan dalam pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) SMK Negeri 5 Ternate, Selasa (15/4/2025).

Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku Utara, dr. Haryadi, mengungkapkan bahwa sorotan utama pihaknya saat melakukan kunjungan ke SMKN 5 Ternate adalah adanya pungutan biaya kepada orang tua siswa dalam pelaksanaan UKK.

Ironisnya, pungutan ini terjadi saat Pemprov Maluku Utara telah menjanjikan pembebasan biaya pendidikan di seluruh jenjang SMA/SMK.

Baca juga: Segini Kekayaan Mudafir Hi. Lambutu, Direktur Pengawasan BUMD Perdana Cipta Mandiri Halmahera Timur

“Pungutan dilakukan lewat mekanisme komite sekolah, bahkan sebelum program pendidikan gratis diumumkan. Tapi ini tetap jadi masalah serius, karena tidak semua orang tua mampu membayar,” tegas Haryadi.

Haryadi menuturkan, minimnya alokasi anggaran dari APBD menjadi penyebab utama sekolah-sekolah kesulitan membiayai kegiatan penting seperti UKK, prakerin, dan ekstrakurikuler.

Menurutnya, dana yang dikucurkan pemerintah ke sekolah hanya sekitar Rp75.000 per siswa, jauh dari mencukupi.

“Itu tidak realistis untuk kebutuhan SMK yang berbasis keahlian dan praktik. Maka kami di Komisi IV akan segera membahas formula anggaran yang lebih ideal bersama mitra terkait,” tambahnya.

Ia juga menegaskan, program pendidikan gratis harus menyentuh realita, bukan hanya jargon di atas kertas. Haryadi meminta agar ke depan tidak ada lagi pungutan dalam bentuk apapun kepada orang tua siswa.

Baca juga: Akhirnya Benfica Kontak Bernardo Silva, Bintang Man City Jadi Pulang ke Kampung Halaman?

“Tujuan pendidikan gratis adalah meringankan beban rakyat. Jika masih ada pungutan, artinya kita belum sungguh-sungguh melaksanakan amanat itu,” ujar Haryadi.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud, Ketua Komisi IV Muhajirin Bailusy, serta sejumlah anggota dewan lainnya.

Temuan ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemprov Maluku Utara dalam menyusun ulang skema anggaran pendidikan yang lebih berpihak pada siswa dan keluarga kurang mampu. (*)