Satgas Pengawasan Program Prioritas, Fraksi PDI-P dan PKB DPRD Maluku Utara Sampaikan Sikap Berbeda

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Rencana Pemprov Maluku Utara membentuk Satuan Tugas Pengawasan Program Prioritas (Satgas PPP) memicu tanggapan beragam dari kalangan DPRD Maluku Utara.

Yang mana Fraksi PDI-P dan PKB memberikan pandangan berbeda terkait efektivitas dan urgensi pembentukan tim khusus itu.

Anggota Fraksi PDI-P Kuntu Daud menilai pembentukan Satgas merupakan langkah sah yang berada dalam domain kewenangan Gubernur.

Menurutnya, keberadaan Satgas ini menunjukkan keseriusan Gubernur dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas, yang merupakan turunan langsung dari visi dan misi kepala daerah.

Baca juga: 4 Poin Pikiran Legislator PKB Muhajirin Bailussy Terkait Tim Percepatan Pembangunan Maluku Utara

"Kita melihat Gubernur punya semangat besar dalam mendorong percepatan pembangunan."

"Satgas ini bisa jadi instrumen strategis untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai harapan, "ujarnya, Rabu (16/4/2025).

Meski demikian, Kuntu Daud menekankan pentingnya profesionalitas dalam penyusunan tim.

Ia berharap Satgas tidak diisi secara serampangan, melainkan oleh sosok-sosok yang memiliki kompetensi dan rekam jejak kuat, terutama dari putra-putri daerah.

"Jika pun harus melibatkan tenaga luar daerah, maka harus dipastikan mereka punya pengalaman dan integritas. Jangan hanya asal tunjuk," tegasnya.

Kuntu Daud juga menambahkan bahwa DPRD tetap menjalankan fungsi kontrol.

"Kami akan mengawasi. Bila Satgas menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik, tentu kami tidak tinggal diam."

"Tapi jika memberikan dampak nyata ke masyarakat, tentu akan kita dukung, "tandasnya.

Berbeda dengan PDI-P, Ketua Fraksi PKB Muhajirin Bailussy menyampaikan sikap yang lebih kritis.

Ia mempertanyakan urgensi pembentukan Satgas PPP di tengah kondisi keuangan daerah yang menuntut efisiensi.

"Menurut saya, mekanisme pengawasan yang ada saat ini sudah cukup. Inspektorat, Bappeda, dan OPD serumpun bisa dimaksimalkan."

"Koordinasi langsung di bawah Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekda jauh lebih efisien dan sesuai struktur, "katanya.

Muhajirin juga menyinggung aspek anggaran dan potensi tumpang tindih kerja.

"Pemerintah pusat sedang mendorong efisiensi belanja daerah. Kalau dibentuk Satgas baru, pasti butuh biaya. Ini perlu dipertimbangkan matang-matang, "ujarnya.

Ia menyarankan agar Pemprov terlebih dahulu memperkuat sistem pengawasan internal yang telah tersedia, terutama optimalisasi fungsi Inspektorat dalam evaluasi kinerja program pembangunan.

"Inspektorat punya peran penting dalam mengaudit dan menilai efektivitas program di siklus anggaran."

Baca juga: 4 Poin Pikiran Legislator PKB Muhajirin Bailussy Terkait Tim Percepatan Pembangunan Maluku Utara

"Ini harus dimaksimalkan sebelum kita bicara soal membentuk tim baru, "pungkas Muhajirin Bailussy.

Debat mengenai Satgas PPP ini diprediksi akan terus bergulir, seiring dengan pembahasan arah kebijakan strategis di Pemprov Maluku Utara T.A 2025.

Bagaimanapun, keseimbangan antara efektivitas program dan efisiensi anggaran tetap menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas pemerintahan daerah. (*)