DPRD Ternate : Pemangkasan Anggaran 50 Persen Belum Final

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE-- Banggar DPRD dan TAPD Kota Ternate, Maluku Utara, segera menggelar rapat internal terkait skema efisiensi anggaran.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Ternate, Zulfikri Andili, Sabtu (19/4/2025).

"Sampai saat ini pembahasan efisiensi anggaran khususnya di DPRD Kota Ternate belum final," ujar Zulfikri.

Baca juga: Ketua DPRD Ternate Dinilai Tak Peka Kondisi Internal

Ia menuturkan, keputusan efisiensi anggaran 50 persen akan diketahui melalui rapat internal yang akan digelar oleh Banggar DPRD Ternate pada Selasa 22 April 2025.

Fikri pun mengaku, rapat terkait efisiensi anggaran sebelumnya telah dilakukan. Namun, kata dia, rapat tersebut belum melahirkan putusan yang final.

"Kemarin kita sudah rapat, dan membicarakan terkait dengan maksud dari efisiensi ini seperti apa, namun belum ada putusan apa-apa."

"Sehingga, skema efesiensi anggaran ini akan dibahas dan diputuskan melalui rapat Banggar bersama dengan TAPD Pemkot Ternate," tambah dia.

Dia pun berharap, agar efisiensi anggaran tidak berpengaruh pada tugas-tugas pokok di DPRD Kota Ternate ke depannya

"Karena di tahun 2024 itu kita sudah mengatur soal anggaran induk DPRD tahun 2025, untuk bagaimana bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi dari anggota DPRD."

"Tapi nanti kita lihat, kira-kira skemanya seperti apa, dan itu akan terjawab setelah putusan dalam hasil rapat yang digelar oleh Banggar DPRD Kota Ternate pekan depan," sambungnya.

Terlebih, Fikri mengaku, pihaknya belum melihat daftar efisiensi anggaran tersebut secara utuh.

Baca juga: Seleksi Jabatan Direktur Utama Perumda Ake Galela Ternate Digelar Desember 2025

"Kira-kira dalam per tahun ini berapa, kita belum melihat itu. Nah, sehingga nanti pada saat rapat di Banggar baru kita bisa lihat. Dan itu akan disesuaikan dengan Renja yang sudah kita buat pada tahun lalu," jelasnya.

Seraya menambahkan, DPRD Ternate khususnya dari fraksi Gerindra tentu menyetujui langkah Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran 50 persen.

"Apa yang diarahkan di pusat, yah di Daerah harus mematuhi itu, terlebih itu untuk kepentingan rakyat," tandasnya. (*)