Sherly Laos Paparkan Hasil Survei Jalan Rusak di Malut, Pelapor Terbanyak di 3 Kabupaten Ini

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memaparkan laporan kerusakan jalan dan jembatan yang dikumpulkan melalui survei bertajuk 'Lapor Kerusakan Jalan dan Jembatan Malut'.

Laporan tersebut melibatkan ratusan warga dari berbagai pelosok Maluku Utara. Sherly Laos pun memaparkannya pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026.

Di mana, proses pelaporan yang dihimpun secara daring itu, dimulai pada awal April 2025.

Baca juga: Sekda Ternate Minta Camat dan Lurah Segera Lengkapi Data Mitan Subsidi, Deadline Pekan Depan

Berdasarkan data yang terekam dalam dokumen tersebut, laporan kerusakan jalan maupun jembatan paling banyak dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur.

Warga mengeluhkan kondisi jalan berlubang, jalan putus, jembatan reyot, hingga tidak adanya jembatan di beberapa kawasan yang rawan banjir dan longsor.

Salah satu laporan datang dari Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, menyebutkan bahwa jalan utama penghubung ke Sidangoli rusak parah dan kerap menyebabkan kecelakaan.

“Banyak jalan berlubang dan jembatan yang rusak. Harap segera diperbaiki karena ini jalur penting masyarakat,” tulis pelapor dengan nama Ravena.

Keluhan serupa juga datang dari wilayah Loloda, Halmahera Barat, yang hingga kini belum memiliki jembatan penyeberangan. Warga harus melintasi sungai dengan kendaraan bermotor saat air surut, atau bahkan menggunakan rakit saat banjir datang.

“Kami harap Ibu Gubernur melihat langsung kondisi kami,” tulis Jeffry Dimes dari Desa Laba Kecil.

Sementara di Halmahera Selatan, khususnya di Bacan Timur Tengah, warga melaporkan adanya enam sungai yang belum memiliki jembatan permanen. Jalan penghubung antar desa pun masih berupa jalan tanah dan sirtu yang licin dan berbahaya saat hujan.

“Kami menderita bertahun-tahun, anak sekolah pun harus melepas sepatu dan menyeberang sungai,” keluh Masita Jufri dari Tabapoma.

Tak hanya di wilayah pedalaman, kerusakan juga dilaporkan di jalur strategis menuju bandara seperti di Maba Tengah, Halmahera Timur. Jalan menuju Bandara Buli disebut rusak parah dan tergenang air, padahal merupakan akses vital warga menuju ibu kota kabupaten.

Secara umum, laporan-laporan tersebut menuntut respons cepat dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Selain karena menyangkut keselamatan warga, akses jalan dan jembatan juga berpengaruh langsung pada aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat.

Salah satu temuan menarik dari dokumen ini adalah, tingginya inisiatif masyarakat dalam melakukan perbaikan darurat secara mandiri. Sejumlah warga mengaku telah menimbun jalan rusak menggunakan dana swadaya karena tak kunjung mendapat perhatian pemerintah.

Baca juga: Dorong UHC Prioritas dan Kesehatan Gratis, Ini Inovasi yang Dilakukan Gubernur Malut Sherly Laos

Warga berharap, melalui laporan ini, Sherly Laos dapat menetapkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai program prioritas yang didorong bersama pemerintah pusat maupun melalui CSR perusahaan yang beroperasi di daerah.

“Perlu langkah cepat dan terukur. Jalan bukan sekadar akses, tapi urat nadi kehidupan warga,” tulis salah satu pelapor dari Bacan Timur.

Dengan kondisi ini, publik menanti aksi konkret dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Maluku Utara. (*)