Pemprov Malut
Dorong UHC Prioritas dan Kesehatan Gratis, Ini Inovasi yang Dilakukan Gubernur Malut Sherly Laos
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengambil langkah cepat dan progresif dalam mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengambil langkah cepat dan progresif dalam mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Dalam pertemuan terbatas bersama para bupati dan wali kota se- Maluku Utara yang digelar di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026, Sherly Laos berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan gratis dan inklusif bagi seluruh warga.
Pertemuan strategis yang berlangsung di lantai 4 Bela Hotel, Ternate, pada Kamis (24/4/2025) itu, menyoroti gap kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai penghalang utama tercapainya UHC prioritas di Maluku Utara.
Baca juga: Ketahuan Main, Lurah Gamalama Ternate Cabut Izin Pangkalan Minyak Tanah Sahabat Karib
“Kita ingin semua pemegang KTP Maluku Utara yang datang ke rumah sakit bisa langsung dilayani, tanpa harus menunggu aktivasi satu bulan,” tegas Sherly Laos kepada awak media.
Ia mengungkapkan, meski 98 persen warga Maluku Utara sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, namun baru 78 persen yang aktif. Padahal, standar nasional untuk UHC Prioritas mengharuskan minimal 80 persen kepesertaan aktif.
Untuk menjawab tantangan ini, Sherly Laos meluncurkan solusi inovatif yakni aktivasi BPJS Kesehatan berbasis layanan pesan singkat WhatsApp.
“Kami akan luncurkan SOP-nya. Masyarakat cukup kirim pesan ke nomor khusus, nanti langsung diproses dan aktif,” jelasnya.
Langkah ini disepakati oleh seluruh kepala daerah yang hadir, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Halmahera Tengah.
Perwakilan Halmahera Barat, Halmahera Utara Halmahera Selatan, dan Tidore Kepulauan. Namun, dua daerah yaitu Kepulauan Sula dan Taliabu yang tidak menghadiri pertemuan ini.
Sherly menambahkan bahwa pendaftaran BPJS Kesehatan untuk warga baru akan dipusatkan di tingkat provinsi.
Setelah itu, data kepesertaan akan dimutasikan ke masing-masing kabupaten/kota pada setiap akhir bulan.
Ia menilai, sistem ini lebih efisien dan akan mempercepat proses penjangkauan bagi warga yang belum tercover atau belum mengaktifkan kepesertaannya.
Baca juga: Bupati dan Sekkab Halmahera Timur Diundang Rapat Bareng Kemenkes
“Ini bukan sekadar program provinsi, tapi komitmen bersama 10 kepala daerah di Maluku Utara. Kita ingin seluruh masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan yang adil dan merata tanpa diskriminasi,” tutur Sherly.
Program UHC Prioritas ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir 2025, menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi yang memimpin dalam layanan kesehatan berbasis inklusi sosial dan kecepatan layanan.
Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Sherly Laos dalam 100 hari kerja pertamanya, dengan pendekatan yang menitikberatkan pada pemerataan pelayanan dasar, efisiensi birokrasi, serta transformasi pelayanan publik di daerah kepulauan (*)
Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir Hadiri Arahan Program Adipura 2025 di Jakarta |
![]() |
---|
Pemprov Malut Target Rampungkan Jalan dan Jembatan Sebelum Akhir Jabatan Sherly Laos-Sarbin Sehe |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara Lobi Investor untuk Pembangunan Sofifi |
![]() |
---|
Sektor Logam Dasar Dominasi Investasi di Maluku Utara, Target Rp 83,36 Triliun |
![]() |
---|
700 Unit Rumah Tidak Layak Huni di Maluku Utara Akan Direhabilitasi, 3 Kabupaten Belum Tersentuh |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.