Unjuk Rasa, 8 Tuntutan Himpunan Mahasiswa Taliabu untuk Kejati Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Taliabu (HMT) gelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Selasa (30/4/2025). 

Mereka mendesak Kejati untuk mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi di Pulau Taliabu, yang hingga kini terkesan mangkrak.

Hairudin Yusup selaku korlap mengaku pihaknya mencatat setidaknya terdapat 13 proyek bermasalah yang diduga kuat berpotensi merugikan keuangan negara. 

Beberapa di antaranya proyek peningkatan jalan lingkar Pulau Taliabu senilai Rp 87,39 miliar

Baca juga: Sekretaris PUPR Halmahera Selatan Ngamuk Saat Unjuk Rasa Jalan Pulau Makian

Lalu pengadaan batik tradisional fiktif sebesar Rp 2,1 miliar, dan kasus dugaan korupsi PDAM yang dilaporkan sejak 2018.

"Kami minta Kejati untuk bisa mengusut proyek-proyek yang bermasalah ini. Jangan ada yang ditutupi, "tegasnya.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti proyek SPAM IKK di Taliabu Barat yang menghabiskan anggaran Rp 42 miliar pada 2019-2021.

Serta proyek optimalisasi air bersih Pulau Limbo senilai Rp 28,2 miliar pada 2023–2024, namun hingga kini hasilnya belum dirasakan masyarakat.

Hairudin menyebut, dalam sektor pendidikan, juga terjadi dugaan pemotongan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 10-15 persen di tingkat SD dan SMP. 

"Ini sangat mencederai dunia pendidikan dan harus segera ditindak, "tambahnya.

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi mendesak Kejati Malut untuk:

1. Menangkap dan mengadili CPM terkait kasus korupsi pengadaan baju batik tradisional.

2. Meminta pertanggungjawaban BPPW Malut atas proyek air bersih Pulau Limbo.

3. Menangkap mafia proyek pembangunan RKB SMPN 3 Satap Talbar.

4. Mengadili Hamka Duwila atas dugaan korupsi PDAM sesuai temuan LHP 2018.