Kapal Pakura Resahkan Nelayan, Pemkab Morotai Masih Cari Solusi

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai, Maluku Utara John B.K Tiala mengaku masih mencari solusi terkait konflik nelayan lokal dan nelayan Bitung.

Pasalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak memiliki kewenangan melakukan pengawasan di sektor kelautan.

Sehingga, kata dia, masalah itu masih akan dikoordinasikan kembali dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. 

"Soal kapal-kapal yang dari luar itu (Bitung), sejauh ini kami baru berkoordinasi dengan Provinsi, sebab itu kewenangan Provinsi dan Pusat untuk pengawasan laut."

Baca juga: Harta Kekayaan Abdul Karim, Kabag Protokol Morotai yang Kini ke Pemprov Maluku Utara

"Karena kewenangan Kabupaten/Kota itu hanya nol mil. Jadi ketika kita melakukan pengawasan, kabupaten tidak ada kewenangan, "jelas John, Kamis (8/5/2025).

Sehingga, lanjut John, sampai saat ini Pemkab Pulau Morotai masih mencari jalan keluar ke Provinsi.  

"Jadi ada saran juga bahwa kami menyurat ke Provinsi, minta tenaga pengawas beserta armada untuk pengawasan."

"Maka kami akan meminta nanti ada semacam Kantor Cabang beserta dengan tenaga pengawas kemudian armada, "katanya.

Baca juga: Pemkab Morotai Bakal Aktifkan SPBN dan Supplier di Dua Kecamatan 

Ia mengaku, tetap merespon tuntutan nelayan, hanya saja butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya. 

"Saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan saya sangat respon baik atas aksi nelayan kemarin."

"Dan saya mendukung keresahan masyarakat itu. Kedepan kami akan berusaha yang terbaik, "pungkas John. (*)